Pemprov Bali dan Tiga Daerah Sepakati 22 Proyek Strategis, Dorong Pemerataan Pembangunan hingga 2029
Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan merata di Pulau Dewata melalui penandatanganan perubahan perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Proyek Strategis Provinsi Bali.
Kesepakatan tersebut diteken di Kantor Gubernur Bali, Renon, Senin (13/4), melibatkan lintas pemerintah daerah.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra. Kolaborasi ini menjadi simbol penguatan sinergi antardaerah dalam membangun Bali secara menyeluruh.
Kesepakatan tersebut menandai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan berbasis gotong royong, khususnya dari daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Melalui skema BKK, sebagian pendapatan daerah disalurkan untuk mendukung pembangunan di wilayah lain yang membutuhkan.
Gubernur Koster menegaskan bahwa Proyek Strategis Provinsi Bali merupakan rangkaian program prioritas yang dirancang untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga periode 2028–2029.
“Pembangunan Bali tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semua daerah harus bergerak bersama agar manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat,” ujar Koster.
Sejumlah proyek infrastruktur menjadi fokus utama karena dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas dan pemerataan ekonomi.
Di antaranya pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat–Canggu, yang ditujukan untuk mengurai kemacetan di kawasan pariwisata padat, serta pembangunan Jalan Sunset Road–Mahendradatta dan underpass Tohpati sebagai simpul penting lalu lintas di Kota Denpasar.
Selain itu, proyek Jalan Baru Batas Kota Singaraja–Mengwitani diproyeksikan menjadi kunci membuka keterisolasian Bali Utara sekaligus mempercepat distribusi ekonomi dari wilayah selatan.
Upaya ini diperkuat dengan pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida di Kabupaten Klungkung guna mengoptimalkan potensi pariwisata kepulauan.
Di sektor konektivitas lintas wilayah, pembangunan Jalan Baru Kusamba–Padangbai serta Jalan Penghubung Pura Batur–Pura Agung Besakih diharapkan tidak hanya memperlancar akses, tetapi juga mengintegrasikan jalur ekonomi dengan jalur spiritual yang menjadi ciri khas Bali.
Pengembangan infrastruktur juga menyasar sektor maritim melalui peningkatan kawasan pelabuhan terpadu, seperti Pelabuhan Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba. Proyek ini diharapkan menjadi penggerak distribusi logistik dan pariwisata bahari sekaligus mengurangi beban aktivitas di Bali bagian selatan.
Tidak hanya infrastruktur fisik, program strategis ini juga mencakup sektor budaya dan pertanian. Di antaranya restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih serta pembangunan pusat pengolahan gabah dan pabrik pakan ternak di Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.
Dalam perubahannya, jumlah proyek strategis mengalami penyesuaian dari semula 20 proyek. Sebanyak empat proyek diambil alih pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN), sementara Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota menambahkan enam proyek baru.
Dengan demikian, total proyek strategis yang akan dilaksanakan mencapai 22 proyek secara bertahap.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, kemacetan, hingga keterbatasan infrastruktur di kawasan Bali utara, timur, dan barat.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, kesepakatan ini menjadi simbol penguatan kebersamaan antardaerah.
Pemprov Bali optimistis bahwa pelaksanaan 22 Proyek Strategis tersebut akan mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir untuk seluruh lapisan tanpa terkecuali. (Gate 13/Foto: Ist./Diskominfo)
