Karo Humas Kementerian ATR/BPN Imbau Kelola Informasi Publik di Setiap Unit Kerja

Jakarta |
Aktivitas kehumasan memegang peranan penting dalam instansi pemerintahan, utamanya sebagai penghubung antara lembaga dengan publiknya.

Sebagai upaya penguatan bidang kehumasan, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Konsolidasi Kehumasan di The Manohara Hotel Yogyakarta, Kamis (10/11).

Acara ini juga diikuti oleh 60 peserta dari Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha Kantor Wilayah (Kanwil) BPN se Indonesia beserta jajarannya.

Kepala Biro (Karo) Humas Yulia Jaya Nirmawati dalam sambutannya menjelaskan, Kementerian ATR/BPN memiliki misi, salah satunya menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.

Ia juga menyebut, misi tersebut dilaksanakan untuk mencapai pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing. “Karena itu, dibutuhkan layanan kehumasan yang handal dan berkualitas. Di tangan Bapak/Ibu inilah khususnya para Kabag Tata Usaha, kita menjalankan tata kelola kehumasan,” ujar Karo Humas.

Yulia Jaya Nirmawati menyatakan, praktik kehumasan era digital adalah sebuah keniscayaan. Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo juga memberikan arahan terkait transformasi digital untuk sektor pemerintahan yang disebut Dilan atau Digital Melayani.

“Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN telah melakukan transformasi digital layanan pertanahan sejak 2020 lalu dan diharapkan kita akan bisa seluruhnya digital pada 2025,” jelasnya.

Selain layanan pertanahan digital, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya menjalankan pelayanan informasi publik untuk mewujudkan keterbukaan publik yang optimal.

Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN melakukan berbagai penguatan pada berbagai faktor. Mulai dari penguatan strategi komunikasi, pengelolaan informasi publik, pengelolaan pengaduan, hingga penguatan ketatausahaan pimpinan dan protokol untuk mendukung pelaksanaan program serta kegiatan strategis Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN juga membuka kanal pengaduan di berbagai platform. Mulai dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan SP4N-LAPOR!; e-mail di surat@atrbpn.go.id; website PPID Kementerian ATR/BPN di ppid.atrbpn.go.id; serta Hotline Pengaduan di 0811 1068 0000 (Whatsapp).

Lebih lanjut Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan, pihaknya memiliki komitmen besar untuk senantiasa meningkatkan kehumasan di Kementerian ATR/BPN. Mengingat tanggung jawab soal citra dan reputasi positif sebuah instansi memang berada di sisi Humas.

“Karena ini tentang bagaimana kita dapat memberikan informasi, mengedukasi, melakukan sosialisasi, dan menyampaikan pesan dengan baik kepada publik,” ujar Karo Humas.

Yulia Jaya Nirmawati juga mengimbau, sebagai insan humas baik di pusat maupun daerah, dapat mulai bergerak dengan memperbanyak konten edukasi dan informasi publik serta melakukan penyebarluasan.

“Seperti halnya kita membuat konten informasi terbaik proses bisnis dan testimoni masyarakat di unit kerja masing-masing. Terlebih kita mempunyai 474 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Masing-masing dapat melakukan kegiatan kehumasan dan penyediaan informasi publik di tempat kerjanya,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi DI Yogyakarta Suwito, Kepala Bagian (Kabag) Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Adhi Maskawan, Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Indra Gunawan.

Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Linda Widyastuti dan Shinta Nurrohmah selaku ahli kreator konten.

Berita: Red/Mh | Foto: Ist.