Tantangan Penegakan Hukum LHK di Tahun 2019

Jakarta |
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengemukakan tantangan dalam upaya penegakan hukum yang akan dihadapi di tahun 2019 nanti.

Menurut pria yang akrab disapa Roy ini, bahwa di bawah kepemimpinan Menteri LHK Siti Nurbaya menghadapi tantangan ke depan, pihaknya akan memperkuat beberapa hal.

“Pertama adalah mengembangkan sistem big data untuk menggali informasi lebih dalam,” ujar Roy, saat Dialog Refleksi Kinerja untuk Persiapan Kerja 2019 di Jakarta, Senin (31/12).

Selain itu, lanjutnya, penguatan juga dilakukan dengan membuat sistem surveilance bekerjasama dengan berbagai pihak. Hal lain yang ingin diperkuat adalah membentuk jejaring ahli dalam bekerja dan memperkuat sistem forensik.

Hal yang dijadikan pembelajaran berdasar pengalaman sejak 2015, sambung Roy, adalah penegakan hukum efektif untuk shock therapy. “Namun untuk membangun budaya kepatuhan, perlu didukung oleh peningkatan awareness, pembinaan, dan penerapan instrumen lainnya,” tuturnya.

Selanjutnya, jelas Roy, penerapan kerja kolaboratif melalui penyidikan berlapis menjadi alternatif untuk penguatan efek jera.

Roy juga menambahkan, sains dan teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih efektif.

“Terakhir, komitmen dari eksekutif, legislatif, serta yudikatif yang kuat, berperan penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan,” tukasnya.

Dalam rentang tahun 2015 hingga akhir 2018, Roy menjelaskan hasil pekerjaannya yang kentara antara lain adalah pihaknya telah berhasil membawa 567 kasus kejahatan lingkungan ke pengadilan.

Selain itu, sebanyak 18 kasus perdata terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan juha telah diajukan ke pengadilan.

“Kita juga menggugat perusahaan atau pihak-pihak yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ke pengadilan,” ungkapnya.

Roy membeberkan, dari 18 kasus tersebut, 10 diantara telah mendapatkan putusan dari pengadilan atau inkracht. Total nilai ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum adalah senilai 18,3 Triliun rupiah.

Dalam hal operasi pencegahan pengamanan hutan, Roy menyebutkan sebanyak total 881 operasi yang dilakukan untuk pengamanan dan pemulihan hutan maupun hasil hutan.

“Dari total tersebut, terbagi menjadi 337 operasi perambahan hutan, 241 operasi tumbuhan satwa liar, dan 303 operasi pembalakan liar,” pungkas Roy.

Sejak tahun 2015 pula, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK ini juga telah menangani sebanyak 2.677 pengaduan terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Berita: Mh | Foto: Istimewa/Humas