Kasus Kekerasan Anak Masih Tinggi, Forum PUPSA Gelar Sosialisasi Penguatan KLA
Tabanan – Tingginya kasus kekerasan dan berbagai persoalan anak di Provinsi Bali menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini mendorong penguatan komitmen lintas sektor guna mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta, saat kegiatan sosialisasi penguatan KLA di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali.
Sejumlah pemangku kepentingan turut dilibatkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan anak.
Dalam paparannya, Seniasih menekankan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi, hingga penelantaran menunjukkan perlunya langkah nyata yang terintegrasi dari semua pihak.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya edukasi bagi anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan tubuh.
Menurutnya, peran keluarga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.
Lebih lanjut dijelaskan, Forum PUSPA hadir sebagai wadah kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, hingga akademisi dalam upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.
Selain kasus kekerasan, sejumlah tantangan lain juga menjadi perhatian, di antaranya praktik perkawinan anak, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap perkembangan anak.
Melalui kegiatan ini, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya KLA, khususnya di Kabupaten Tabanan.
“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Tabanan turut memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi KLA.
Sementara itu, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan KLA dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Bali. (Gate 13/Foto: Ist.)
