Kapolri Beri Arahan Tegas pada Rakernis Bareskrim Polri 2023
Denpasar |
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan sejumlah arah tegas kepada seluruh jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) 2023 yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/3).
Pada rakernis tersebut Kapolri membahas serta menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diantaranya mengawal seluruh program kebijakan pemerintah, mengamankan agenda nasional maupun internasional, hingga proses penegakan hukum.
“Rakernis ini merupakan kelanjutan dari Rapim TNI-Polri untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di tahun 2023. Dan kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden,” kata Listyo Sigit, dilansir portal Divisi Humas Polri, Rabu (15/3).
Jajaran reserse Polri, sambungnya, juga harus memiliki kesiapan untuk menghadapi situasi dan dinamika baik di dalam maupun luar negeri yang dewasa ini penuh ketidakpastian ataupun dapat berubah setiap saat. Belum usai Pandemi Covid-19, saat ini situasi global dihadapkan dengan konflik antara negara Rusia dan Ukraina.
Dari situasi ketidakpastian itu, Listyo Sigit menyebut bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam program kebijakan dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
“Diantaranya adalah, menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi, yang terakhir adalah menjaga pasar domestik,” ucapnya.
Di sisi lain, lanjut Listyo Sigit, pihaknya juga harus mengawal berbagai macam kebijakan mulai dari kegiatan event internasional yang tentunya ini ada risiko-risiko. Ia mencontohkan salah satu yang paling dekat adalah kejuaraan Piala Dunia U-20 juga ASEAN Summit dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tentunya memerlukan pengamanan ekstra.
“Sehingga kemudian pada saat KTT G-20 kemarin kita bisa melaksanakan pengamanan dengan baik, di Labuan Bajo kita harus bisa lakukan hal yang sama,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Sementara untuk agenda nasional, Kapolri mengingatkan jajaran Bareskrim Polri harus bisa mempertahankan ketersediaan serta mengendalikan harga pangan melalui Satgas Pangan.
“Mengingat menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran, terkadang masyarakat diresahkan dengan melonjaknya harga bahan pokok. Kemudian juga soal kesiapan mengamankan seluruh rangkaian proses tahapan Pemilu serentak tahun 2024,” tuturnya.
Namun di sisi lain, Listyo Sigit menekankan, Bareskrim dan seluruh jajaran di Polri harus sekuat tenaga berjuang meraih kembali tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara yang sempat mencapai hasil tertinggi sepanjang sejarah. Karena, dengan diraihnya kembali tren positif tersebut maka akan sangat berdampak terhadap kesuksesan jajaran Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya.
“Sehingga mau tidak mau, kita harus berjuang, dan ini semua harus dilakukan semua satker dan fungsi yang ada di kepolisian. Sehingga ini semua bisa semakin memperkuat. Karena apapun kepercayaan publik adalah hal yang mutlak, harga mati yang harus kita perjuangkan,” tandas Listyo Sigit.
Oleh karenanya, Sigit menegaskan, personel Bareskrim Polri harus melakukan perbaikan terhadap kultur pelayanan, mulai dari penerimaan laporan masyarakat, proses penyidikan hingga penyelesaian perkara.
“Pada saat menerima laporan, jajaran reserse diharapkan mampu mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga menimbulkan adanya harapan bagi pencari keadilan. Lalu, berikan edukasi yang baik kepada seluruh masyarakat dalam hal kelengkapan berkas pelaporan dan lainnya,” katanya.
Pada saat proses penyidikan, Listyo Sigit menegaskan bahwa jajarannya harus memiliki independensi serta mampu menggali peristiwa sesuai fakta dan melakukan penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation (SCI).
“Terkait penyelesaian perkara, ini tentunya tidak semua kasus yang ditangani ini bisa selesai dengan segera. Namun pada saat tidak selesai karena proses atau mungkin itu bukan kasus pidana atau karena alat bukti kurang, ini bisa dikomunikasikan, sehingga pada saat berproses pelapor tidak mengalami kesulitan karena ada sumbatan komunikasi,” tutur Sigit.
Lebih dalam, Listyo Sigit mengingatkan, jajaran Kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan menghindari perbuatan yang berpotensi merusak citra Korps Bhayangkara, hal yang menciderai rasa keadilan publik serta memiliki sense of crisis.
“Jadi, hal ini ke depan harus kita laksanakan. Kemudian terhadap hal yang menjadi perhatian publik, yang ciderai rasa keadilan publik, lakukan penegakan hukum secara tegas. Sehingga masyarakat melihat bahwa, Polri khususnya jajaran Bareskrim profesional, kita humanis tapi pada saat kita tegas kita juga mampu. Hal negatif, perilaku menyimpang harus kita hindari semaksimal mungkin,” paparnya.
Pengarahan selanjutnya, ditekankan oleh Kapolri adalah kesiapan dari seluruh jajaran Bareskrim Polri dalam menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun yang tahapannya sudah dimulai pada tahun ini. “Bareskrim Polri, harus berperan aktif di dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sejak dini,” tambahnya.
Bahkan menurut Listyo Sigit bila diperlukan bentuk suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024. Tujuannya agar dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Polri.
“Rekan-rekan harus ikuti, awasi sebaik-baiknya dari awal pemetaan dan kerjasama dari gakkumdu dan bentuk Satgas anti-money politik untuk menciptakan Pemilu yang lebih demokratis dan tentunya kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Demi semakin menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Bareskrim khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim (Dittipidsiber) Polri untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di dunia maya.
Pasalnya menurut Kapolri, dinamika isu di media sosial (medsos) terkadang dapat berdampak di dunia nyata. Sebab itu, diharapkan melakukan pemetaan dengan baik, sehingga dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan.
“Melakukan cooling system, take down bila diperlukan, kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya, kalau memang itu kita anggap berbahaya, rawan, sifatnya SARA dan memecah belah persatuan-kesatuan. Kita harus ambil langkah tegas. Kita betul-betul bisa mapping dengan baik,” tambah Listyo Sigit.
Menurutnya Dittipidsiber Polri juga harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait sistem informasi Pemilu.
Selain itu, Listyo Sigit juga menekankan soal penanganan kejahatan investasi dan keuangan. Menurutnya, Bareskrim Polri tidak perlu ragu untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terkait kejahatan pidana tersebut.
“Lebih baik kita proses tegas, kita sita sebanyak-banyaknya kita serahkan ke pengadilan diputus supaya bisa dikembalikan ke korban itu jauh lebih baik. Karena jumlah korban besar, kerugian besar. Jadi ini adalah saatnya rekan-rekan untuk munculkan ini untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegasnya.
Dalam Rakernis tersebut, orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut juga menyampaikan beberapa penekanan kepada jajaran Bareskrim Polri dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik.
Diantaranya soal kejahatan bidang pertambangan, kebakaran hutan dan lahan, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap perempuan dan anak.
“Lalu, Satgas Anti-Mafia Bola, soal minyak dan gas bumi, kejahatan korupsi, penanganan hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kejahatan narkoba, kejahatan siber, peningkatan kualitas Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), dan Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Pusinafis),” pungkas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Berita: Gate 13 | Foto: Ist.
