Gubernur Koster: Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jadi Kunci Menjaga Daya Saing dan Keberlanjutan Pariwisata Bali
Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), serta jajaran pemerintah daerah tersebut bertujuan menyelaraskan program pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali guna memperkuat infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata.
Dalam paparannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali terus menunjukkan kinerja yang positif.
Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mencapai sekitar 16,3 juta orang, terdiri atas lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik. Jumlah tersebut hampir empat kali lipat dibandingkan jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.
“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujar Koster.
Menurut Koster, Bali masih menjadi destinasi utama wisatawan mancanegara di Indonesia dengan kontribusi sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional. Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar Amerika Serikat (AS) per kunjungan, sehingga perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp176 triliun, atau setara hampir 50 persen dari kontribusi sektor pariwisata nasional.
Capaian tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen. Selain mencatat tingkat kemiskinan terendah di Indonesia sebesar 3,42 persen, Bali juga memiliki tingkat pengangguran sebesar 1,45 persen, sementara pendapatan per kapita masyarakat terus menunjukkan tren peningkatan.
Di balik capaian tersebut, Koster mengingatkan bahwa pesatnya perkembangan sektor pariwisata juga menghadirkan sejumlah tantangan yang harus segera diantisipasi.
Persoalan tersebut meliputi alih fungsi lahan, meningkatnya volume sampah, gangguan terhadap ekosistem, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, kemacetan akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur, hingga berbagai persoalan sosial seperti pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, praktik usaha ilegal, dan gangguan keamanan.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemprov Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran.
Selain itu, pemerintah daerah menjalankan berbagai program strategis, antara lain pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana, serta penguatan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Bali juga mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat, laut, dan penyeberangan.
Pengembangan jalur logistik laut yang terintegrasi melalui lintasan Ketapang-Gilimanuk hingga Karangasem diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya pada periode puncak kunjungan wisatawan maupun saat Hari Raya Idulfitri.
Selain itu, pengembangan pelabuhan yang terintegrasi juga menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan.
“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan Bali memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurut AHY, rapat koordinasi tersebut merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti melalui evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujar AHY.
AHY menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.
Sejumlah kementerian memperoleh penugasan sesuai bidang masing-masing, mulai dari pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, integrasi perencanaan pembangunan, penyusunan master plan pariwisata, hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaksanaan studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan, pengembangan sistem transportasi pengumpan (feeder), pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.
Peran BUMN juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas udara dan laut, sekaligus mengintegrasikan ekosistem pariwisata dan sektor aviasi.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memperkuat edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber, meningkatkan penegakan hukum di bidang lingkungan, menyelaraskan tata ruang daerah dengan kebijakan nasional, serta mengendalikan alih fungsi lahan.
AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat hadir untuk mendukung kebutuhan daerah tanpa mengesampingkan karakteristik serta kearifan lokal Bali.
“Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program pembangunan lintas kementerian, lembaga, dan Pemerintah Provinsi Bali. Komitmen tersebut akan ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala guna memastikan setiap program berjalan sesuai target serta mendukung terwujudnya pembangunan Bali yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy; Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana; Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan; serta jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. (Red/Gate 13/Foto: Ist.)
