Gubernur Koster Buka MUSDA XV PHRI Bali 2025, Tegaskan Kolaborasi dan Pariwisata Berbasis Budaya

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) XV Tahun 2025 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Provinsi Bali, yang dirangkaikan dengan seminar dan ekshibisi bertema “MUSDA PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi”. Kegiatan tersebut berlangsung di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan pilar strategis perekonomian Bali. Hal itu tercermin dari sejumlah indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren pemulihan dan penguatan signifikan.

“Pertumbuhan ekonomi Bali saat ini mencapai 5,48 persen dan meningkat menjadi 5,88 persen pada Triwulan III. Tingkat kemiskinan juga terus menurun hingga 3,7 persen, sementara tingkat pengangguran berada pada level sangat rendah, yakni 1,7 persen,” ungkapnya.

Selain itu, Bali tercatat menyumbang sekitar 54,5 persen terhadap total pariwisata nasional, dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 6,3 juta orang. Capaian tersebut, menurut Gubernur, harus dijaga melalui tata kelola pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Gubernur Koster mengingatkan agar sektor pariwisata tidak berjalan secara parsial. Ia menilai pelaku usaha pariwisata kerap bergerak sendiri-sendiri, padahal tantangan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan langkah yang cepat, tegas, serta terkoordinasi.

“Saya akan tegas di periode kedua ini dalam menangani berbagai persoalan pariwisata. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Semua harus solid dan berkolaborasi,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga karakter pariwisata Bali yang berbasis budaya. Menurutnya, pariwisata budaya merupakan roh utama Bali yang tidak boleh diabaikan.

“Kita patut bersyukur dengan pariwisata Bali. Jangan pernah mengabaikan pariwisata budaya, karena itulah identitas dan kekuatan utama Bali. Pariwisata ini harus kita rawat bersama,” ujarnya.

Terkait tata ruang dan keberlanjutan, Gubernur kembali menegaskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan. Ia memastikan tidak ada lagi penggunaan lahan produktif, khususnya persawahan, untuk pembangunan hotel.

Selain itu, isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan kemacetan menjadi perhatian serius. Gubernur meminta seluruh hotel, restoran, dan pelaku usaha pariwisata berperan aktif dalam pengelolaan sampah serta mendukung penataan transportasi guna mengurangi kemacetan di kawasan wisata.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menegaskan bahwa PHRI harus menjadi pelopor utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.

“Menjaga pariwisata tidak bisa dilakukan dengan ego sektoral. PHRI harus tampil sebagai pelopor dalam menjamin pariwisata Bali yang berkelanjutan,” katanya.

MUSDA XV PHRI BPD Bali Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global, serta melahirkan inovasi baru guna menjaga daya saing Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Gubernur juga mengapresiasi konsistensi PHRI dalam mendukung pembangunan pariwisata Bali selama ini.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masruroh, menyampaikan bahwa Bali memiliki kontribusi luar biasa terhadap pariwisata nasional, dengan menyumbang sekitar 50 persen wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari peran penting PHRI Bali dalam menjaga standar layanan, kualitas akomodasi, serta mutu destinasi. Ia menilai tema MUSDA sangat relevan di tengah ketatnya persaingan pariwisata global.

Masruroh juga menyoroti berkembangnya fenomena sharing economy. Di satu sisi, fenomena ini memperluas pilihan akomodasi bagi wisatawan, namun di sisi lain memerlukan penataan yang adil agar manfaat ekonomi pariwisata tetap kembali kepada negara melalui kepastian izin dan kepatuhan pajak.

Sejalan dengan kebijakan nasional tentang pariwisata berkelanjutan, ia mendorong PHRI dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi isu lingkungan, menyusun panduan nasional pengelolaan pariwisata, merumuskan peta jalan keberlanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat transformasi digital di sektor hospitality.

Ketua Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI, Hariyadi B.S. Sukamdani, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada PHRI Bali yang disebutnya sebagai tulang punggung PHRI nasional.

Ia menegaskan bahwa citra pariwisata Indonesia di mata dunia tidak terlepas dari reputasi Bali. Menurutnya, sebagian besar akomodasi resmi di Bali dimiliki oleh pengusaha lokal dan nasional, sementara unit akomodasi tidak berizin umumnya berasal dari pihak asing yang beroperasi melalui platform ekonomi berbagi.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat, legalitas, dan penerimaan pajak daerah,” ujarnya.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Tjok Ace, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya MUSDA XV. Ia juga menyampaikan solidaritas kepada masyarakat di Sumatera dan wilayah lain yang tengah dilanda bencana.

Menurutnya, MUSDA ini menjadi pengingat bahwa kekuatan organisasi tidak hanya terletak pada program kerja, tetapi juga pada solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan.

“MUSDA ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi, merumuskan strategi adaptif terhadap dinamika global, memperkuat peran PHRI sebagai mitra pemerintah, serta membangun konsolidasi internal,” ujar Tjok Ace.

Dengan berbagai tantangan mulai dari tren wisata, tata ruang, persaingan global, hingga ancaman bencana dan perubahan iklim, PHRI Bali diharapkan semakin kokoh dalam menjaga alam dan budaya Bali sesuai konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (Gate 13/Foto: Ist.)