Koster Kejar Bali Mandiri Energi, 1.000 MWp PLTS Dikebut hingga 2030

Denpasar – Bali memasang target besar di sektor energi. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1.000 MWp untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih paling lambat pada 2030.

Komitmen tersebut menguat setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program PLTS nasional berkapasitas 100 GWp atau sekitar 100.000 MWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Dari program nasional tersebut, Bali memperoleh kuota 1.000 MWp. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Pemprov Bali siap bergerak cepat, termasuk menyediakan lahan kering atau lahan tidak produktif untuk pembangunan pembangkit energi surya.

Koster menyiapkan sedikitnya 1.000 hektare lahan yang tersebar di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem. Bahkan, Bali berpeluang mendapatkan tambahan kuota hingga 1.500 MWp sebagai apresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terhadap kesiapan Pemprov Bali menyediakan lahan hingga sekitar 1.500 hektare.

“Dengan Program PLTS 1.000 MWp, ditambah pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 1.550 MW berbahan bakar gas di Provinsi Bali, maka paling lambat tahun 2030 Bali sudah terwujud Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” kata Koster.

Target tersebut tidak berhenti pada rencana. Pembangunan awal PLTS di kawasan Gilimanuk telah dimulai pada 25 Agustus 2026 dengan kapasitas 1 MWp di atas lahan 1 hektare. Tahap awal itu menjadi bagian dari rencana pembangunan PLTS berkapasitas 321 MWp di kawasan seluas sekitar 321 hektare.

Pembangunan berikutnya dijadwalkan mulai September 2026 dan ditargetkan selesai September 2027. Seluruh proses pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden Prabowo saat berada di Jembrana juga meninjau lokasi pembangunan PLTS di kawasan Gilimanuk. Peluncuran program nasional tersebut ditandai dengan launching dan groundbreaking PLTS Site Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau,” ujar Prabowo.

Presiden menargetkan program PLTS 100 GWp terealisasi dalam tiga tahun dan terbuka kemungkinan diselesaikan lebih cepat. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik.

Bagi Bali, PLTS Gilimanuk menjadi proyek strategis karena dirancang untuk mengeliminasi penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) pada sistem kelistrikan Bali melalui integrasi PLTS dengan Battery Energy Storage System (BESS).

PLTS Gilimanuk memiliki kapasitas 300 MWp dengan BESS berkapasitas 1.000 MWh. Energi yang dihasilkan diproyeksikan mencapai 470 GWh dengan kebutuhan lahan sekitar 321 hektare.

Investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp9,157 triliun dan berpotensi menghemat penggunaan BBM hingga 151 ribu kiloliter per tahun.

PLTS Gilimanuk akan diinterkoneksikan dengan jaringan SUTT 150 kV Negara–Gilimanuk. Pengembangannya menggunakan pola Independent Power Producer (IPP), dengan pembelian tenaga listrik PLTS melalui mekanisme energy payment dan BESS melalui capacity payment. Proyek tersebut ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2028.

Program nasional PLTS 100 GWp diawali dengan pembangunan dan pengembangan 14 lokasi dengan total kapasitas awal 5,2 GWp. Lokasi tersebut meliputi PLTS Gilimanuk Bali 300 MWp; PLTS Madura Jawa Timur 605 MWp; PLTS Cirata Jawa Barat 1.250 MWp; PLTS Jatigede Jawa Barat 636 MWp; PLTS Jatiluhur Jawa Barat 1.688 MWp; PLTS Lahan Bank Tanah 69 MWp; PLTS Desa Sembur 0,92 MWp; PLTS Rengit 0,078 MWp; PLTS Tembesi 46 MWp; PLTS Gajah Mungkur 134,2 MWp; PLTS Saguling 92 MWp; PLTS Karangkates 133 MWp; PLTS Banyuwangi 130,2 MWp; dan PLTS Pasuruan 132 MWp.

Ke-14 proyek tersebut berada pada tahapan berbeda, mulai dari peresmian, konstruksi, groundbreaking, hingga siap tender. Pengembangan ini menjadi bagian dari agenda pemerintah mempercepat transisi energi dan mendukung Asta Cita, khususnya swasembada energi dan hilirisasi.

Secara nasional, Program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Pemerintah memproyeksikan program tersebut dapat menghemat penggunaan BBM hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Dari sisi ketenagakerjaan, program ini berpotensi membuka 3.465.000 tenaga kerja konstruksi dan 2.053.000 tenaga kerja manufaktur.

Koster menilai pembangunan PLTS 1.000 MWp merupakan momentum penting untuk mempercepat agenda Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang telah menjadi arah kebijakan daerah sejak 2019 melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Kebijakan tersebut diperkuat melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Implementasinya diarahkan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Dengan tambahan pembangkit berbahan bakar gas berkapasitas 1.550 MW, Koster menargetkan Bali tidak lagi bergantung secara berkelanjutan pada sumber energi dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan generasi penerus.

Menurut Koster, transformasi energi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing pariwisata Bali. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali membutuhkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Energi terbarukan dinilai dapat mendukung kualitas lingkungan sekaligus memperkuat ketangguhan pariwisata menghadapi dinamika global.

Koster bahkan menyebut Bali berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan energi baru terbarukan dengan kapasitas besar melalui pembangunan PLTS 1.000 MWp.

“Dengan dimulainya Program PLTS 1.000 MWp, maka Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Energi Baru Terbarukan dengan kapasitas terbesar,” ujar Koster.

Keputusan Bali memperoleh kuota 1.000 MWp berlangsung dalam waktu relatif cepat. Pembahasan dilakukan Koster bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan pejabat tinggi Kementerian ESDM pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 23.00 WITA.

Pembahasan tersebut kemudian memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (23/8/2026).

“Berkat restu Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, dan Leluhur Bali, serta berlandaskan pada niat baik, tulus, dan lurus, sehingga proses pembahasan berjalan dengan sangat cepat, lancar, dan sukses dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” kata Koster.

Atas kebijakan tersebut, Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo atas pemberian kuota PLTS 1.000 MWp yang didedikasikan bagi masyarakat Bali.

Pemprov Bali selanjutnya berkomitmen mempercepat penyediaan lahan dan mendukung seluruh proses pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Bali, proyek tersebut bukan sekadar penambahan kapasitas listrik. PLTS 1.000 MWp bersama pengembangan PLTS Gilimanuk dan pembangkit gas 1.550 MW diposisikan sebagai fondasi menuju sistem energi yang lebih mandiri, bersih, efisien, dan berkelanjutan. (Red/Gate 13/Foto: Ist./Pemprov Bali)