Inilah Gebrakan KLHK dalam 3 Tahun Terakhir

Jakarta |
Di tahun ketiga kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di bawah kepemimpinan Siti Nurbaya, menunjukkan progres kerja yang konsisten sesuai arahan-arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mewujudkan Nawacita.

Sederet capaian kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di sepanjang tahun 2017. Diantaranya bebas bencana asap, ketegasan penegakan hukum lingkungan, kebijakan perlindungan gambut yang konsisten, tata kelola lingkungan yang kian tertata, dan mengembalikan kedaulatan rakyat secara nyata.

Alhasil, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional, tidak lagi terlihat. Ekspor asap ke negara tetangga, juga tidak terdengar lagi. Rakyat pun akhirnya bisa mendapatkan lingkungan sehat, setelah hampir dua dekade bencana yang sama selalu berulang.

Berdasarkan satelit NOAA18 hingga berdasarkan satelit NOAA18, sebanyak 21.929 jumlah titik api di tahun 2015 mengalami penurunan drastis menjadi hanya 2.581 di tahun 2017.

Sedangkan dari satelit TERRA/AQUA (NASA) di periode yang sama, dari 70.971 titik panas di tahun 2015, menjadi hanya 2.440 di tahun 2017.

Dilansir laman menlhk.go.id, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional Laksmi Dhewanti mengemukakan, sebagai gambaran selama 2017 tidak sehari pun ada asap lintas batas negara.

“Sementara di tahun 2016 terdapat 4 hari, dan di tahun 2015 selama 24 hari,” ujarnya, Sabtu (30/12). Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari kerja terpadu di semua lini, dan juga kebijakan-kebijakan berani di masa pemerintahan Jokowi-JK.

“Seperti lahirnya PP perlindungan gambut, moratorium izin, hingga penegakan hukum yang tanpa ampun juga menyasar korporasi nakal,” sebutnya.

Sepanjang tahun 2015-2017 dilakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan. Pada periode yang sama, dikeluarkan 353 sanksi administratif.

Meliputi tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintantah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan.

Ganti kerugian dari putusan inkracht untuk pemulihan lingkungan (perdata), mencapai Rp.17,82 triliun. Sedangkan pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp.36,59 miliar.

Ini belum termasuk beberapa kasus yang dimenangkan KLHK menjelang tutup tahun, dan menjadi angka terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, bahwa penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat Karhutla, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata, merupakan wujud komitmen nyata pemerintah menindaktegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

‘Ini bentuk komitmen dan konsistensi Menteri LHK Siti Nurbaya, terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi,” kata Rasio Ridho.

KLHK di era Menteri Siti Nurbaya juga terus menggesa pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial. Per 18 Desember 2017, akses legal lahannya yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta hektare dari target 4,38 juta hektare hingga 2019.

Pemerintahan Jokowi telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar atau 10 persen dari luas kawasan hutan Indonesia untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan.

Selain itu tercatat investasi sektor kehutanan dalam negeri naik dari Rp 74,3 triliun pada tahun 2015, menjadi Rp 148,8 triliun di tahun 2017.

KLHK yang juga bertanggungjawab menjaga kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam (TWA), berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 7.273.104 orang. Adapun jumlah serapan tenaga kerja bidang kehutanan, meningkat dari 472.000 (2015) menjadi 539.000 (2017).

Untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, juga telah dilakukan ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2017. Ini melengkapi capaian tahun 2016, dimana telah dilakukan ratifikasi Pengendalian Perubahan Iklim melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2016.

Sepanjang tahun 2017, KLHK juga berhasil meningkatkan kelahiran satwa dilindungi. Tercatat ada kelahiran Gajah Sumatera 6 ekor, Badak Jawa 4 ekor, Orangutan 2 ekor, Komodo 20 ekor, Harimau Sumatera 9 ekor, Banteng Jawa 2 ekor, Anoa 2 ekor, dan Elang Jawa 1 ekor.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja menyampaikan apresiasi hasil kerja Menteri LHK Siti Nurbaya. Dirinya melihat banyak sekali perubahan yang dilakukan sang menteri.

“Dia bekerja keras siang dan malam nyaris tanpa henti. Kebijakan-kebijakannya saya nilai berani,” puji Sarwono.

Berita: Mh | Foto: Istimewa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *