Gubernur Koster Perkuat Sistem Perlindungan Wisatawan dan WNA di Bali

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap wisatawan dan warga negara asing (WNA) yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Penertiban dan Perlindungan Wisatawan dan Warga Negara Asing di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Bali, Kamis (9/10).

Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya manajemen terpadu dalam pelayanan dan perlindungan wisatawan di Bali yang merupakan destinasi wisata berkelas dunia.

“Kita harus memiliki sistem yang menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berada di Bali. Baik di hotel, pantai, gunung, sungai, maupun saat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain semuanya harus dikelola secara terpadu,” tegasnya.

Menurutnya, potensi risiko yang dihadapi wisatawan sangat beragam, mulai dari gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, kondisi kesehatan, hingga bencana alam.

Karena itu, Gubernur Koster memerintahkan pembentukan Unit Layanan Terpadu dan Posko Pelayanan Wisatawan di seluruh destinasi wisata Bali yang beroperasi selama 24 jam penuh.

Menurutnya, posko ini harus terhubung dengan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta pihak pariwisata.

“Di setiap titik wisata wajib tersedia layanan kedaruratan yang bisa dihubungi melalui nomor khusus. Kami juga akan siapkan aplikasi digital agar sistem ini terintegrasi dan mudah diakses,” jelas Koster.

Dirinya menambahkan, penguatan sistem perlindungan wisatawan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Kalau ini bisa kita jalankan dengan baik, Bali akan semakin dipercaya dan dihormati di mata dunia. Kita bukan hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga manajemen wisata profesional dengan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan dukungan teknologi informasi modern,” pungkas Wayan Koster.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali I Wayan Sumarjaya, melaporkan bahwa hingga September 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) telah mencapai 5,6 juta orang. Empat negara dengan jumlah kunjungan tertinggi adalah Australia, Tiongkok, India, dan Inggris.

Sumarjaya menjelaskan, penanganan terhadap warga negara asing (WNA) di Bali dilakukan secara seimbang antara perlindungan dan penegakan hukum.

“WNA yang baik kita lindungi, sementara yang melanggar aturan akan kita tindak. Sepanjang tahun 2025 sudah ada 1.185 tindakan keimigrasian dan 406 kasus deportasi. Selain itu, tercatat 144 kasus WNA menjadi korban, sebagian besar terkait kecelakaan dan tindak kekerasan,” ungkapnya.

Sumarjaya menambahkan, pelaksanaan perlindungan wisatawan di Bali masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain minimnya personel keamanan di usaha pariwisata, belum optimalnya fasilitas kesehatan darurat, serta kurangnya kerja sama dengan penyedia asuransi wisata.

“Ke depan, kami akan memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, layanan asuransi, dan menambah posko perlindungan di setiap Daya Tarik Wisata (DTW),” katanya.

Selain itu, seluruh DTW di Bali juga akan dilengkapi sistem informasi cuaca real-time bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di 81 titik wisata prioritas.

“Dengan sistem ini, wisatawan dan pengelola bisa mendapat informasi cuaca secara langsung untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berwisata,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lembaga kebencanaan, Kantor Imigrasi, aparat keamanan, serta organisasi kepariwisataan di Bali.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Pariwisata Bali Berkualitas, yang akan memuat sistem perlindungan terpadu bagi wisatawan, termasuk WNA.

Dengan sistem tersebut, diharapkan Bali dapat menjadi destinasi wisata yang tidak hanya indah, tetapi juga aman, ramah, dan berstandar internasional. (Gate 13/Foto: Ist.)