Polda Bali Perkuat Reformasi Birokrasi, Matangkan Persiapan Menuju Predikat WBBM 2026
Denpasar – Kepolisian Daerah (Polda) Bali terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Analisis dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahap pra-desk evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan (Rena) Polda Bali di Hotel Quest Denpasar, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena) Polda Bali, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Mohamad Basori, S.I.K., M.M., M.H., pengawas eksternal dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Bali, serta personel dari satuan kerja (satker) Polda Bali dan Kepolisian Resor (Polres) jajaran yang terlibat langsung dalam pembangunan Zona Integritas (ZI).
Dalam sambutannya, Karo Rena Polda Bali menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar mengejar predikat ataupun memenuhi kelengkapan administrasi.
Menurutnya, implementasi ZI harus mampu menghadirkan perubahan nyata melalui pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukan hanya sebuah predikat, tetapi merupakan bukti komitmen dalam membangun organisasi yang bersih, akuntabel, dan benar-benar melayani masyarakat,” tegas Kombes Pol. Mohamad Basori.
Ia menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 14 satuan kerja (satker) dan satuan wilayah (satwil) di lingkungan Polda Bali telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Namun demikian, belum terdapat satker maupun satwil yang memperoleh predikat WBBM.
Kondisi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Polri.
Pada tahun 2026, empat satker dan satwil dipersiapkan untuk mengikuti penilaian menuju predikat WBBM, yakni Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Bali, Polres Gianyar, Polres Tabanan, dan Polres Buleleng.
Dalam kegiatan tersebut, masing-masing peserta memaparkan berbagai capaian pembangunan Zona Integritas, inovasi pelayanan publik, implementasi enam area perubahan reformasi birokrasi, mitigasi risiko, capaian kinerja organisasi, serta manfaat yang telah dirasakan masyarakat.
Setiap paparan kemudian memperoleh koreksi, masukan, dan evaluasi dari Karo Rena Polda Bali, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Polri (Kabag RBP), pengawas eksternal dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, serta peserta lainnya.
Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan sebelum menghadapi tahapan desk evaluasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
Suasana kegiatan berlangsung aktif, dinamis, dan penuh semangat. Diskusi yang berkembang mencerminkan komitmen bersama seluruh jajaran Polda Bali untuk tidak berhenti pada pencapaian predikat WBK, melainkan terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui persiapan yang matang serta penguatan implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan, Polda Bali optimistis empat satker dan satwil yang diusulkan mampu melewati seluruh tahapan evaluasi dan menjadi pelopor pertama di lingkungan Polda Bali yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. (Red/Gate 13/Foto: Ist./DivHumas)
