Pembangunan UIII Konsentrasi pada Studi Agama Islam, Ditujukan untuk Seluruh Dunia
Jakarta |
Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengemukakan, pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ditujukan untuk seluruh dunia.
“UIII ini ditujukan untuk seluruh dunia, bagaimana Islam yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua, yang bersifat toleran dan moderat, ini yang dipahamkan,” kata Menristekdikti usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1).
Kemenristek, sebut Nasir, tidak membatasi jumlah program studinya. “Selama tetap berkonsentrasi pada pemberian Islamic studies atau pemberian bidang-bidang ilmu agama Islam,” tambahnya.
Diungkapkan Nasir, perizinan program studi akan diajukan oleh Kementerian Agama, kemudian Kemenristekdikti akan membantu evaluasi. “Kalau sudah setuju, sudah oke, langsung akan dibuka program studinya,” tuturnya.
Nasir menjelaskan, lahan yang tersedia untuk pembangunan luasnya sekitar 127 hektare. Menurutnya, lahan yang digunakan hanya 20-30 persen, sisanya untuk infrastruktur atau untuk ruang hijau.
“Itu masih tahap persiapan dan yang bertugas adalah Kementerian Agama, sementara Kemenristek hanya membantu akademiknya,” tuturnya.
Sementara karena lokasi pembangunan UIII yang terletak di kota Depok dan bersinggungan dengan permukiman penduduk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang akan menangani.
Menurutnya, pemukiman itu nantinya akan direlokasi karena kawasan itu harus bersih. Presiden, sebut Nasir, telah memberikan instruksi agar masalah lahan segera diselesaikan, agar bisa segera digunakan.
“Lokasi pembangunan UIII akan berada di Depok di lahan milik RRI,” pungkas Menristekdikti Mohamad Nasir.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyampaikan bahwa Pemprov Jabar dan Pemkot Depok menyambut baik terkait akan dibangunnya Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
Berdasarkan Perpres No 57 Tahun 2016, lanjut Aher, Pemprov Jabar dan Pemkot Depok bertugas untuk membuat Tim Penanganan Dampak Sosial kemasyarakatan.
Gubernur Aher mengatakan, pihaknya menginventarisasi persoalan sosial yang terjadi dilapangan dan solusinya, agar pembagunan tidak ada kendala dan berjalan lancar.
“Kami sedang menginventarisasi persoalan sosialnya, dan apa saja solusi yang harus dilakukan oleh kita, sehingga pembangunan kampus yang sangat besar ini tidak berdampak sosial,” pungkasnya.
Berita: Mh | Foto: Istimewa/Ilustrasi
