Kemitraan Ekonomi Umat Didorong untuk Kesejahteraan Masyarakat
Palembang |
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada April 2017 silam telah menggagas pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat yang menghasilkan komitmen bersama untuk pemberdayaan ekonomi umat.
Sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kongres tersebut, telah diluncurkan program Kemitraan Ekonomi Umat pada tanggal 21 Desember 2017.
Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan ini menjadi sumber daya ekonomi yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk memberikan manfaat bagi ekonomi negara maupun bagi kesejahteraan umat pada khususnya.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan keynote speech dalam acara Rapat Kerja Nasional Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI) 2018, di Palembang, Rabu (14/2).
Program kemitraan ini, sambung Darmin, perlu ditindaklanjuti dalam rangka mempertemukan kelompok usaha dengan berbagai kelompok keagamaan di berbagai sektor dalam sebuah forum kemitraan untuk membangun sinergi pelaku usaha dan kelompok keagamaan.
Menurut Menko Darmin Nasution, nantinya kemitraan pelaku usaha dan kelompok keagamaan akan dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan antara usaha besar dengan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Karena itu, saya harapkan melalui Rakernas PINBAS MUI 2018 ini dapat terjalin komunikasi yang baik antara PINBAS dan pelaku usaha,” tuturnya.
Disebutkan oleh Darmin, Program Kemitraan Ekonomi Umat dapat menjadi langkah strategis untuk membangun sinergi dan kemitraan antara pelaku usaha skala besar dan pelaku UMKM.
Infrastruktur bisnis, sumber daya, dan pengalaman yang dimiliki oleh usaha besar dapat ditularkan sekaligus untuk menopang pengembangan usaha skala kecil dan menengah, khususnya yang dijalankan oleh kelompok keagamaan.
Dilansir ekon.go.id, Menko Perekonomian Darmin Nasution menghimbau agar program tersebut berada pada koridor rencana besar pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan maupun pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
“Kita akan terus memantau, mendukung, dan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan ekonomi berkeadilan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran,” imbuhnya.
Berita: Mh | Foto: Istimewa
