Presiden Bakal Adakan Lomba Pangkas Aturan
Jakarta |
Birokrasi di Indonesia cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, izin dan syarat, yang sebenarnya syarat yang diubah menjadi izin.
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke 12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di ruang Birawa Hotel Bidakara, Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (11/12)
“Banyak sekali. Sebetulnya hanya syarat, tapi diubah menjadi izin. Itu perizinan kita ini memang bukan lagi puluhan tapi sudah ratusan. Semua pakai izin, minta ini pakai izin, minta ini pakai izin, mau berusaha ini pakai izin,” ungkap Presiden Jokowi dilansir laman setkab.go.id.
Menurut Presiden Jokowi, banyak aturan yang terbit tidak jelas dan menggunakan bahasa yang abu-abu. Kalau nantinya minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa dijadikan objek transaksi.
“Artinya, regulasi, aturan, perizinan, dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan, alat untuk transaksi,” sebut Presiden Jokowi.
Diingatkan oleh Presiden Jokowi, cara-cara seperti ini tidak boleh diterus-teruskan, tidak boleh dibiarkan, dan jangan lagi diberi kesempatan.
“Semua kementerian, gubernur, bupati, walikota pangkas itu yang namanya regulasi, aturan, perizinan, persyaratan yang memberikan beban yang membebani, baik masyarakat, baik dunia usaha yang menjadikan negara ini tidak efisien,” tegasnya.
Maka dari itu, dirinya meminta seluruh jajaran birokrasi jangan boleh lagi mempersulit dunia usaha, dan membikin susah masyarakat. “Juga tidak boleh menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan yang tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa kita,” kata Jokowi.
Atas pertimbangan itulah, Presiden Jokowi memerintahkan untuk melakukan deregulasi. Disebutkan oleh Jokowi, ada 42.000 peraturan yang harus kita pangkas.
“Nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa memangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengaku jengkel, setiap mau bergerak apa-apa ada aturannya, ada izinnya, ada regulasinya, ada persyaratan-persyaratannya.
“Inilah fakta yang kita hadapi. Semua jenis layanan administrasi harus disederhanakan, harus dipangkas. Ini pekerjaan besar kita ada di sini,” tutur Presiden seraya menambahkan, jangan lagi ada aturan-aturan yang digunakan untuk alat pemerasan dan pungutan liar (pungli).
“Tidak boleh lagi ada yang njelimet-njelimet, yang ribet-ribet, yang ruwet-ruwet,” kata Presiden lagi.
Kalau sudah melihat urusan aturan dan urusan regulasi, dirinya melihat banyak sekali. “Jangan sampai kita menjadi lamban dan terjerat oleh aturan yang kita buat sendiri,” tutur Kepala Negara.
Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan, transparansi, keterbukaan, kecepatan aturan yang sederhana, aturan yang jelas harus terus ditingkatkan.
Disebutkan Jokowi, pemerintah sudah mulai untuk pelayanan perizinan di dunia usaha. 2015 misalnya di BKPM, PTSP untuk 9 izin itu bisa diberikan hanya dalam waktu 3 jam yang dulu bisa berbulan-bulan, atau bertahun-tahun.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Kesehatan Nila F Moloek.
Berita: Mh | Foto: Istimewa/setkab
