Koster dan BPK RI Perkuat Sinergi Tata Kelola Keuangan, Dorong Pembangunan Bali Terintegrasi Lewat Konsep One Island, One Management
Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi guna mendukung pembangunan Bali yang terintegrasi melalui konsep “One Island, One Management” atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat strategis, antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut sebagai ruang komunikasi dan penguatan kolaborasi antarinstansi guna memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.
Menurut Koster, pengalaman panjangnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat bertugas di Badan Anggaran DPR RI menjadi bekal penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Ia mengungkapkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali selalu diarahkan untuk bekerja berdasarkan fakta, data yang valid, serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai pedoman dalam setiap proses pengelolaan anggaran.
“Arahan BPK selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Karena itu, jika diukur dari aspek akuntabilitas dan transparansi, kualitas pengelolaan APBD Pemprov Bali secara administratif mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut,” ujar Koster.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian opini WTP tidak boleh dimaknai sekadar sebagai prestasi administratif, melainkan harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
“Raihan WTP harus betul-betul riil, berkualitas, dan mampu dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Koster kembali menekankan pentingnya penerapan konsep pembangunan Bali berbasis “One Island, One Management”.
Menurutnya, karakteristik Bali sebagai pulau dengan wilayah yang relatif kecil menuntut adanya pola pembangunan yang terpadu, terintegrasi, dan tidak terjebak pada ego sektoral maupun kepentingan wilayah masing-masing.
“Bali yang kecil tidak boleh dibangun dengan egoisme wilayah atau ego sektoral. Jika itu terjadi, Bali akan mengalami kerusakan. Karena itu pembangunan harus dilakukan secara utuh dengan melihat kebutuhan masyarakat Bali secara keseluruhan,” katanya.
Konsep tersebut, lanjut Koster, menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai Bali menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan tata kelola keuangan negara yang semakin kuat dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari capaian prestasi administratif, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mengapresiasi konsep “One Island, One Management” yang digagas Gubernur Koster karena dinilai mampu menjadi kerangka strategis dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan Bali di masa depan.
“Ini konsep yang sangat baik. Namun untuk menyelesaikan berbagai tantangan Bali ke depan, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola keuangan negara secara tertib administrasi sehingga mampu melahirkan kebijakan publik yang berkelanjutan,” ujarnya.
Nyoman menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat pengawasan, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Sinergi Bapak dan Ibu semua sangat penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan Bali di masa mendatang,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan pembangunan Bali tidak hanya ditopang oleh perencanaan yang visioner, tetapi juga oleh tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
Melalui penguatan sinergi antara Pemprov Bali dan BPK RI, konsep “One Island, One Management” diharapkan semakin memperkokoh fondasi pembangunan Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. (Gate 13/Foto: Ist.)
