Bali Jadi Daerah Percontohan Digitalisasi Bansos, Gubernur Koster Targetkan Pendaftaran Rampung Akhir Juli
Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat.
Sebagai salah satu daerah percontohan, Bali menargetkan seluruh proses pendaftaran program tersebut dapat diselesaikan paling lambat akhir Juli 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan turut membahas rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau pelaksanaan program digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli 2026.
Dalam kesempatan itu, Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang menetapkan Bali sebagai salah satu daerah percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial.
Menurutnya, digitalisasi bansos merupakan langkah penting untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sehingga layak segera diterapkan secara menyeluruh.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemprov Bali telah menyusun tahapan pelaksanaan program.
Namun, Koster mengakui capaian pendaftaran masyarakat hingga saat ini masih belum optimal karena dalam dua pekan terakhir aktivitas di Bali banyak dipengaruhi rangkaian hari raya keagamaan.
Meski demikian, ia memastikan seluruh jajaran pemerintah daerah akan segera mempercepat pelaksanaan program.
Koster optimistis target penyelesaian pendaftaran dapat dicapai sebelum akhir Juli mengingat wilayah Bali relatif kecil sehingga proses pendataan dinilai lebih mudah dilakukan.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Koster berharap pemerintah pusat menambah jumlah agen pendamping agar proses pendaftaran dapat menjangkau hingga tingkat banjar secara lebih cepat.
Ia juga menyatakan kesiapan Bali menyambut rencana kunjungan Presiden untuk meninjau langsung perkembangan program digitalisasi bansos.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung implementasi program tersebut.
Ia meminta seluruh kepala daerah yang menjadi lokasi percontohan menjaga soliditas agar target pendaftaran dapat segera tercapai.
Secara khusus, Luhut memberikan apresiasi kepada Pemprov Bali yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam mengawal pelaksanaan program.
Luhut berharap proses pendaftaran di daerah percontohan dapat rampung paling lambat akhir Agustus 2026 sehingga peluncuran program bisa dilakukan lebih cepat.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rakor tersebut digelar untuk mendukung transformasi penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) sekaligus memperluas pelaksanaan proyek percontohan digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten dan kota.
Menurut Tito, percepatan digitalisasi tersebut diharapkan menjadi fondasi pengembangan Government Technology (GovTech) Indonesia sehingga pelayanan publik, khususnya penyaluran bantuan sosial, menjadi semakin efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Rakor juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (Red/Gate 13/Foto: Ist.)
