Gubernur Koster Dorong Penguatan PKK, Posyandu, dan Dekranasda

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya memperkuat peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Koster saat menjamu Ketua Umum TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Suswanti Tito Karnavian, beserta jajaran dan para undangan dalam jamuan makan malam di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Rabu (21/10/2026).

Jamuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Penguatan Tata Kelola Lembaga TP PKK, Tim Pembina Posyandu, dan Dekranasda se-Indonesia Bagian Tengah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Bali.

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan masyarakat Bali, Koster menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Pulau Dewata sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.

Menurutnya, PKK, Posyandu, dan Dekranasda memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, mulai dari pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas kesehatan, hingga pengembangan kerajinan dan produk unggulan daerah.

Keberadaan jaringan kelembagaan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dinilai menjadi kekuatan dalam memperluas manfaat program pemerintah secara langsung.

“Kalau kepala daerah memberdayakan tiga organisasi ini dengan baik, programnya betul-betul langsung menyentuh masyarakat. Apa yang belum tentu bisa dijangkau kepala daerah karena kesibukannya, bisa dilaksanakan melalui gerakan PKK, Posyandu, dan Dekranasda,” tegas Koster.

Ia menilai penguatan ketiga lembaga tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat membantu menjembatani pelaksanaan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Koster juga memberikan apresiasi kepada Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, atas kiprahnya dalam menggerakkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama jajaran TP PKK kabupaten/kota.

Menurutnya, berbagai program telah dilaksanakan secara berkelanjutan dengan jangkauan sembilan kabupaten/kota, 57 kecamatan, dan 636 desa di Bali.

Dalam suasana penuh keakraban, Koster berseloroh bahwa Ny. Putri Koster telah menjangkau seluruh kecamatan di Bali, sementara dirinya sebagai gubernur belum tentu memiliki kesempatan mengunjungi seluruh wilayah tersebut.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan kerja nyata jajaran PKK dalam mendampingi masyarakat hingga tingkat desa.

Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program PKK, Posyandu, dan Dekranasda melalui pengalokasian anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mendorong para bupati dan wali kota agar memberikan perhatian serta dukungan yang memadai bagi pelaksanaan program ketiga lembaga tersebut di wilayah masing-masing.

Menurutnya, dukungan kelembagaan dan anggaran harus diikuti dengan perencanaan yang jelas, pelaksanaan program yang terukur, serta pertanggungjawaban yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Perkuat Gerakan Lingkungan dan Produk Lokal

Selain pemberdayaan keluarga, Koster menyoroti keterlibatan TP PKK Provinsi Bali bersama jajaran kabupaten/kota dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber.

Ia mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara rutin hingga tingkat desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Gerakan tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan Pemprov Bali dalam membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Menurut Koster, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan Bali, terutama di tengah perkembangan aktivitas pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemprov Bali juga terus mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai bagian dari upaya mengurangi pencemaran dan mempercepat pemanfaatan energi bersih.

Di bidang ekonomi, Koster menekankan pentingnya memperluas penggunaan produk lokal, khususnya hasil pertanian dan produk usaha masyarakat Bali.

Komitmen tersebut turut ditunjukkan dalam jamuan makan malam yang menyajikan berbagai hasil bumi Bali, antara lain pisang, manggis, jambu, serta sejumlah produk pertanian lokal lainnya.

Menurutnya, pemanfaatan produk daerah dalam berbagai kegiatan merupakan salah satu cara untuk mendukung petani, memperkuat perputaran ekonomi lokal, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap hasil produksi sendiri.

Koster juga mengingatkan pentingnya menjaga keramahtamahan masyarakat Bali dalam menyambut setiap tamu, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali dinilai perlu terus mempertahankan kualitas pelayanan, keamanan, kenyamanan, serta kekayaan seni dan budaya yang menjadi identitas daerah.

Jamuan makan malam tersebut turut dihadiri para ketua dan perwakilan TP PKK, Tim Pembina Posyandu, serta Dekranasda dari sejumlah provinsi di Indonesia bagian tengah, termasuk Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antardaerah, bertukar pengalaman, serta memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Suasana kegiatan semakin semarak dengan penampilan sejumlah kesenian tradisional Bali, di antaranya Tari Puspanjali, Tari Baris Bandana Manggala Yuda, serta pertunjukan tetabuhan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, yang juga dikenal sebagai seniman, membacakan puisi Sumpah Kumbakarna karya Dhenok Kristianti.

Pembacaan puisi tersebut menghadirkan pesan mengenai kesetiaan, pengabdian, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah air, sekaligus memperkenalkan kekayaan ekspresi seni dan budaya kepada para undangan.

Koster berharap kegiatan Penguatan Tata Kelola Lembaga TP PKK, Tim Pembina Posyandu, dan Dekranasda se-Indonesia Bagian Tengah Tahun 2026 dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti melalui program nyata di daerah masing-masing.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif berbagai unsur kelembagaan masyarakat.

Melalui penguatan sinergi tersebut, PKK, Posyandu, dan Dekranasda diharapkan semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendukung perlindungan perempuan dan anak, mengembangkan ekonomi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

(Red/Gate 13/Foto: Ist.)