MA Benahi Organisasi, Kesejahteraan Aparatur dan Pengadilan Pajak Jadi Prioritas

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mempercepat pembenahan kelembagaan dengan menempatkan kesejahteraan aparatur dan reorganisasi sebagai dua agenda utama transformasi pada 2026.

Sejumlah kebijakan strategis kini memasuki tahapan pembahasan, termasuk kenaikan tunjangan tenaga teknis peradilan dan rencana penyatuan Pengadilan Pajak di bawah MA mulai Januari 2027.

Arah kebijakan tersebut disampaikan Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, Sahwan, S.H., M.H., dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kesekretariatan di lingkungan BUA, Jumat (6/11/2026).

Sahwan, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, memaparkan perkembangan program strategis, capaian pengelolaan aset, evaluasi pelaksanaan anggaran, serta kesiapan organisasi menghadapi akhir tahun anggaran 2026.

Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan peradilan, MA menghadapi kebutuhan memperkuat kesejahteraan aparatur sekaligus menata struktur organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga berjalan lebih efektif.

Sahwan mengungkapkan bahwa hakim tingkat banding dan tingkat pertama, termasuk hakim ad hoc, telah menerima penyesuaian hak keuangan. Namun, pembahasan mengenai peningkatan kesejahteraan tenaga teknis pengadilan masih terus berlangsung.

Pada 3 November 2026, MA menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Indonesia (IPASPI) yang menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan aparatur peradilan.

Dua hari kemudian, tepatnya 5 November 2026, rancangan Peraturan Presiden mengenai kenaikan tunjangan jabatan Panitera dan Jurusita telah dibahas dan diharapkan segera diajukan kepada Kementerian Hukum untuk proses harmonisasi.

“Dari IPASPI juga sudah membuat edaran terkait progres tersebut,” ujar Sahwan.

Sementara itu, usulan kenaikan tunjangan kinerja aparatur peradilan masih diproses di Kementerian Keuangan untuk memperoleh izin prinsip.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan kesejahteraan belum sepenuhnya memasuki tahap pelaksanaan karena masih memerlukan penyelesaian prosedur administratif dan regulasi.

Penyatuan Pengadilan Pajak dan Reorganisasi MA

Selain kesejahteraan aparatur, penataan kelembagaan menjadi agenda besar Mahkamah Agung.

Sahwan menyampaikan bahwa penyatuan Pengadilan Pajak di bawah MA ditargetkan mulai Januari 2027. Namun, rancangan Peraturan Presiden terkait masih menjalani proses harmonisasi antarkementerian.

Karena itu, pelaksanaan target tersebut bergantung pada penyelesaian landasan regulasi serta kesiapan administratif dan kelembagaan.

Pada saat yang sama, MA telah memiliki dasar penataan organisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2026 tentang reorganisasi kelembagaan Mahkamah Agung.

Sebagai tindak lanjut, MA akan menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden tersebut.

Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran MA hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebesar 85,46 persen, sedangkan realisasi anggaran BUA mencapai 85,54 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator pelaksanaan program yang perlu terus dikawal menjelang penutupan tahun anggaran, terutama untuk memastikan penyelesaian kegiatan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi.

Di bidang pengelolaan aset, Biro Perlengkapan BUA MA memperoleh penghargaan Kategori Indeks Pengelolaan Aset Kelompok IV. MA juga meraih peringkat ketiga dalam penyelenggaraan lelang.

“Dengan jumlah satuan kerja sebanyak 938, alhamdulillah kita masih mendapatkan penghargaan,” kata Sahwan yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

MA juga menyiapkan arah pembangunan gedung pengadilan pada 2027 dengan mengintegrasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan pemanfaatan panel surya. Pendekatan serupa akan dipertimbangkan dalam renovasi gedung pengadilan.

Menjelang akhir tahun anggaran, Sahwan meminta tujuh biro di lingkungan BUA memperkuat koordinasi untuk menghindari miskomunikasi dan mempercepat penyelesaian kendala pekerjaan.

“Apabila ada kesulitan, Insya Allah dengan koordinasi yang baik, kita akan lebih mudah melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing biro,” pungkasnya.

Rapat tersebut dihadiri Hakim Agung Kamar Pidana Sugiyanto, S.H., M.H., mantan Sekretaris MA periode 2023-2026, Hakim Agung Kamar Perdata sekaligus Plt. Sekretaris MA Dr. Sobandi, S.H., M.H., para kepala biro beserta jajaran BUA, serta para Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA.

Pembenahan yang tengah berlangsung menjadi bagian dari upaya MA meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan peradilan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan, penyelesaian regulasi, dan koordinasi seluruh unit kerja.

(Red/Gate 13/Foto: Ist./Humas)