Mahkamah Agung Siapkan Rekrutmen 4.430 Formasi Tahun 2026

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) merencanakan penerimaan sebanyak 4.430 formasi calon hakim (cakim) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun anggaran 2026 guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan di seluruh Indonesia.

Rencana tersebut disampaikan Hakim Agung Kamar Perdata yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung, Sobandi, pada Kamis (5/11/2026).

Sobandi menjelaskan bahwa kebutuhan rekrutmen tersebut terdiri atas 1.600 formasi calon hakim dan 2.830 formasi CPNS. Pengumuman resmi mengenai pelaksanaan seleksi direncanakan diterbitkan pada akhir November 2026.

“Insyaallah, akhir November ini akan diumumkan, untuk cakim berjumlah 1.600 formasi dan 2.830 formasi untuk CPNS,” ujar Sobandi.

Menurutnya, Mahkamah Agung termasuk salah satu dari 14 kementerian dan lembaga yang mendapatkan prioritas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan SDM pada tahun anggaran berjalan.

Prioritas tersebut menjadi kesempatan bagi MA untuk memperkuat dukungan personel dalam pelaksanaan tugas lembaga peradilan, baik melalui penambahan hakim maupun aparatur yang bertugas memberikan pelayanan administrasi dan dukungan teknis.

Sobandi mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan langkah penting karena setiap tahun terdapat hakim dan aparatur peradilan yang memasuki masa pensiun atau meninggal dunia.

Selain itu, belum adanya penerimaan hakim dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi ketersediaan tenaga yang dibutuhkan pada sejumlah satuan kerja.

“Setiap tahunnya, kurang lebih 500 hakim dan aparatur peradilan yang pensiun atau meninggal, dan rekrutmen hakim terakhir itu tahun 2021, jadi banyak kosong, sehingga menghambat layanan peradilan,” jelas Sobandi.

Mantan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung tersebut menyampaikan bahwa penambahan tenaga hakim dan aparatur diharapkan mampu mendukung kesinambungan pelayanan serta memperkuat pelaksanaan tugas pengadilan.

Ketersediaan SDM yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga efektivitas penyelesaian perkara, meningkatkan kualitas administrasi, dan memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Melalui rencana rekrutmen ini, Mahkamah Agung berupaya memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memperkuat kapasitas lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti seleksi, informasi mengenai jumlah kebutuhan formasi tersebut dapat menjadi dasar awal untuk mempersiapkan diri.

Namun, rincian persyaratan administrasi, kualifikasi pendidikan, tahapan seleksi, jadwal pendaftaran, serta penempatan calon peserta masih menunggu pengumuman resmi dari Mahkamah Agung.

Calon pelamar diimbau memantau perkembangan informasi melalui situs resmi Mahkamah Agung di www.mahkamahagung.go.id dan kanal rekrutmen aparatur sipil negara yang ditetapkan pemerintah.

Masyarakat juga diharapkan berhati-hati terhadap informasi tidak resmi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai proses penerimaan.

Dengan rencana penambahan 4.430 formasi tersebut, Mahkamah Agung diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan personel, memperkuat profesionalisme aparatur, dan meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang berintegritas serta berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.

(Red/Gate 13/Foto: Ist.)