Tegaskan Perlindungan Hukum untuk Jurnalis, Divisi Humas Polri Gelar Dialog Publik

Denpasar |
Divisi Humas Polri mengadakan dialog publik terkait kemerdekaan pers dan jurnalis. Kegiatan tersebut berkaitan dengan peran pers yang menghadirkan informasi dan kritik sebagai fungsi kontrol sosial sebagai suksesnya suatu bangsa dalam melakukan pembangunan.

Kepala Biro Pusat Informasi dan Dokumentasi (Karo PID) Divhumas Polri Brigjen Pol Moh Hendra Suhartiyono menyampaikan, diskusi tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap kebebasan pers, diantaranya perlindungan hukum kepada pers. Selain itu, kasus kekerasan terhadap jurnalis dapat dikategorikan merisaukan.

“Berdasarkan data yang dihimpun aliansi jurnalis independen indonesia, jumlah kekerasan pertahun masih di atas 40 kasus dimana sebagian besar terjadi saat jurnalis melakukan peliputan maupun setelah karya jurnalistiknya terbit,” katanya, saat memberikan sambutan pembukaan, di Hotel Grandika, Jakarta, Rabu (31/5).

Brigjen Hendra mengungkapkan, terdapat tiga kekerasan terhadap pers diantaranya adalah meningkatnya serangan digital terhadap jurnalis, kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan serta maraknya kekerasan terhadap pers mahasiswa.

“Dialog publik yang kami selenggarakan untuk menegaskan makna penting jurnalisme dalam pematangan demokrasi, dan mendapatkan gambaran terkait dinamika jurnalisme dalam perkembangan digital, serta menyosialisasikan hak perlindungan hukum atas jurnalis,” pungkasnya.

Sejumlah narasumber yang menghadiri kegiatan tersebut, diantaranya Ketua Dewan Pers yang diwakilkan oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Totok Suryanto, Praktisi Komunikasi atau Akademisi Vokasi Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati, Dirtipidum Bareskrim Polri yang diwakilkan Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri Kombes Pol Basuki Effendhy, serta Kepala Divisi (Kadiv) Hukum Polri yang diwakilkan oleh Kabagluhkum Divkum Polri Kombes Pol Adi Ferdian Saputra.

Kegiatan juga mengundang sejumlah tokoh dari organisasi pers, diantaranya Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia dan Wartawan Unit Mabes Polri.

Berita: Red/Gate 13 | Foto: Ist.