Pemerintah Gelar Rakernas Antisipasi Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan Tahun 2018
Jakarta |
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan Tahun 2018 mendatang.
Rakernas dihadiri oleh beberapa pejabat negara, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (menko Polhukan) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Prof Dwikorita Karnawati, perwakilan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Mabes TNI dan Mabes Polri.
Rapat yang digelar pada Selasa (19/12) tersebut, guna mengevaluasi dan koordinasi pengendalian kebakaran hutan kebun dan lahan (karhutbunla) selama tahun 2017, serta perencanaan program pencegahan karhutbunla tahun 2018.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution saat membuka rapat mengatakan, berkurangnya titik kebakaran tahun 2017 didukung kondisi cuaca, dan adanya upaya berbagai pihak.
“Berkurangnya titik kebakaran hutan dan lahan di tahun ini selain didukung kondisi cuaca yang basah, juga didukung berbagai upaya dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta,” ujar Menko Perekonomian, dilansir laman menlhk.go.id.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa kondisi kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2017 ini jauh menurun, dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 silam.
Dari hasil pantauan untuk hotspot tahun 2017 dari deteksi Satelit NOAA 19 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 terdeteksi hotspot sebanyak 2.572 atau turun sebesar 33 persen dibandingkan tahun 2016.
Untuk satelit Terra/Aqua terdeteksi hotspot sebanyak 2.411 atau turun sebesar 37,21 persen dibandingkan tahun 2016. Luasan kebakaran hutan dan lahan pada periode akhir Oktober 2017 sebesar 150.457 Ha, turun sebesar 94,24 persen dibandingkan tahun 2015 dan sebesar 65,68 persen dibandingkan tahun 2016.
Menurut Siti Nurbaya, capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya bersama para pihak dalam mencegah dan mengantisipasi secara dini kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan di tingkat nasional.
Untuk membangun sinergi mulai dari pusat hingga ke daerah, sambung Siti, dimulai dengan berbagai rapat koordinasi, melakukan aksi bersama di tingkat lapangan dan komunikasi yang lebih intensif telah memperlihatkan banyak perbaikan dalam membangun sistem pencegahan.
Disampaikan Siti Nurbaya, saat ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian karhutla, seperti penguatan regulasi, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Karhutla di tingkat pusat maupun daerah, penguatan kapasitas SDM dan sarpras pengendalian karhutla.
Disamping itu juga dilakukan pengembangan sistem deteksi dan peringatan dini, patroli terpadu pencegahan, penanggulangan karhutla melalui pemadaman darat dan udara secara tanggap dan terpadu, tata kelola air di lahan gambut, serta penyuluhan atau sosialisasi penyadartahuan pencegahan karhutla kepada masyarakat.
Siti Nurbaya juga menegaskan, berbagai upaya pemerintah yang didukung oleh masyarakat ini telah memperlihatkan hasil menurunnya secara drastis intensitas terjadinya karhutla tahun 2017 dibandingkan dua tahun terakhir ini.
“Upaya-upaya dan capaian yang diraih ini tentunya harus berlanjut dan terus ditingkatkan sehingga kejadian karhutla di wilayah Indonesia dapat terus ditekan,” tuturnya.
Diungkapkan Menteri LHK, langkah lanjutan untuk optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, telah disusun Grand Design Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan dan SOP Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Grand Design tersebut disusun oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dengan melibatkan peran akademisi, serta sektor swasta.
Kedua instrumen ini menjadi sangat penting sebagai peta jalan dan pedoman pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis program dan aksi lapangan dengan melibatkan semua pihak.
“Sekali lagi perlu ditekankan, bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan memerlukan sinergi dari semua pihak dan harus menyentuh tapak,” imbau Menteri LHK Siti Nurbaya.
Tampak hadir dalam acara hari itu, beberapa pimpinan pemerintah daerah yang termasuk wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), diantaranya Gubernur Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta para Bupati dan Walikota dari Kabupaten/Kota yang rawan karhutla di wilayah provinsi tersebut.
Juga tidak ketinggalan beberapa perwakilan dari Kedutaan Besar Negara Sahabat yang menaruh perhatian besar pada isu lingkungan hidup, seperti Duta Besar Australia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Norwegia, Denmark.
Sementara beberapa lembaga internasional dan nasional yang juga hadir, diantaranya World Bank, United Nations Environmental Program (UNEP), dan Center for International Forestry Research (CIFOR).
Sedangkan dari kalangan dunia usaha yang hadir adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perusahaan pemegang ijin usaha kehutanan dan pemegang izin perkebunan di Indonesia.
Berita: Mh | Foto: Istimewa
