Pasokan BBM Bali Pulih, Pemerintah Perkuat Distribusi

Denpasar – Pemerintah mempercepat pemulihan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali menyusul gangguan pasokan yang menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) selama sepekan terakhir.

Memperkuat kolaborasi antarlembaga menjadi langkah penting dalam menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.

Semangat tersebut mengemuka saat Kapolda Bali, Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Jalan Kapten Tantular No. 5, Renon, Denpasar, Senin (19/10/2026).

Dalam kunjungan perdananya tersebut, Kapolda Bali didampingi Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., M.S.I. serta sejumlah Pejabat Utama Polda Bali.

Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum. bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali I Made Sudarmawan, S.H., M.H. dan Pejabat Kejati Bali.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkenalkan diri Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. sebagai pejabat baru di lingkungan Polda Bali.

Lebih dari sekedar kunjungan silaturahmi, pertemuan tersebut juga mencerminkan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Polri, khususnya Polda Bali dengan Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Sinergi kedua institusi memiliki arti penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang profesional, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi yang terjalin dengan baik diharapkan dapat semakin memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing lembaga sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K. membenarkan pertemuan Kapolda Bali bersama jajaran dengan pimpinan Kejati Bali tersebut.

“Ini adalah kunjungan silaturahmi perdana Bapak Kapolda ke Kejaksaan Tinggi Bali. Kunjungan ini sekaligus memperkuat sinergitas antara Polri, khususnya Polda Bali dengan Kejaksaan,” ujar Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K.

Melalui silaturahmi ini, hubungan baik yang telah terjalin antara Polda Bali dan Kejati Bali diharapkan semakin kokoh. Komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan menjadi bagian penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada akhirnya, sinergi antarlembaga bukan semata tentang koordinasi dalam menjalankan tugas, melainkan juga tentang tanggung jawab bersama untuk memastikan hukum hadir secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik.

Untuk menjaga stabilitas pasokan, pemerintah menambah armada kapal pengangkut BBM dari tiga menjadi tujuh unit serta menargetkan peningkatan ketahanan cadangan hingga 15 hari.

Langkah tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat melakukan kunjungan kerja ke Fuel Terminal (FT) Sanggaran, Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).

Kedatangan Bahlil beserta rombongan sekitar pukul 13.15 Wita disambut Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

Setibanya di lokasi, Bahlil langsung menggelar rapat koordinasi tertutup bersama sejumlah pejabat terkait untuk mengevaluasi penyebab terganggunya distribusi BBM sekaligus merumuskan langkah percepatan pemulihan pasokan di Pulau Dewata.

Pertemuan tersebut turut melibatkan unsur TNI, jajaran Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, serta instansi pemerintah yang membidangi pengaturan dan pengawasan distribusi minyak dan gas bumi.

Dalam konferensi pers seusai rapat, Bahlil memastikan kondisi pasokan BBM di Bali mulai berangsur pulih setelah sebelumnya mengalami hambatan distribusi akibat keterlambatan kedatangan kapal pengangkut dari Jawa.

Menurutnya, gangguan pada proses pengiriman dan bongkar muat menyebabkan ketahanan cadangan BBM di Bali sempat menurun hingga kisaran tiga sampai empat hari. Situasi tersebut berdampak pada kelancaran penyaluran BBM dan memicu antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Namun, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina, pemerintah memastikan rata-rata ketahanan cadangan BBM di Bali telah kembali mencapai 11 hingga 12 hari.

“Mulai hari ini, setelah kami melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina, cadangan di wilayah Bali rata-rata sudah mencapai 11 sampai 12 hari. Alhamdulillah, untuk di sini sudah bisa teratasi,” ujar Bahlil.

Meskipun kondisi mulai membaik, pemerintah tidak ingin gangguan serupa kembali menghambat aktivitas masyarakat. Karena itu, Pertamina diminta memperkuat sistem distribusi sekaligus meningkatkan ketahanan cadangan BBM menjadi 15 hari.

Bahlil menjelaskan, peningkatan cadangan tersebut dilakukan melalui penambahan armada kapal pengangkut yang melayani jalur distribusi dari Jawa menuju Bali.

Semula, pengangkutan BBM hanya didukung tiga kapal. Jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi tujuh kapal untuk mempercepat pengiriman dan menjamin kesinambungan pasokan.

“Saya sudah meminta kepada Pertamina untuk menaikkan status yang tadinya 11 hari menjadi 15 hari. Kapal juga saya tambah menjadi tujuh untuk menyuplai,” tegasnya.

Selain memperkuat armada laut, pemerintah bersama Pertamina mengoptimalkan distribusi melalui dua terminal utama, yakni Fuel Terminal Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.

Kedua fasilitas tersebut memiliki ketahanan stok yang berbeda. Terminal Sanggaran dilaporkan memiliki cadangan sekitar empat hingga lima hari, sedangkan Terminal Manggis berada pada kisaran 11 hari atau lebih.

Pemerintah juga memperkuat pelayanan distribusi di tingkat SPBU. Pertamina Patra Niaga menyalurkan sekitar tiga juta liter BBM per hari untuk membantu memenuhi kebutuhan di Bali, disertai tambahan 16 mobil tangki dan pengoperasian 66 SPBU di wilayah Denpasar serta Badung selama 24 jam.

Upaya penanganan turut mendapat dukungan personel TNI, sementara Pemerintah Provinsi Bali menerapkan pengaturan pembelian BBM berdasarkan nomor kendaraan ganjil dan genap guna membantu mengurangi kepadatan antrean.

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Sabtu (17/10/2026) dan diperpanjang hingga Jumat (23/10/2026), dengan pelaksanaannya tetap menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menepis anggapan bahwa gangguan pasokan terjadi akibat pengurangan kuota BBM untuk Bali. Ia menegaskan pemerintah justru mengambil langkah meningkatkan ketahanan cadangan dan memperlancar distribusi.

Bahlil menjelaskan bahwa ketahanan stok selama 15 hari tidak berarti persediaan BBM akan habis setelah periode tersebut. Pasokan tetap diperbarui secara berkelanjutan melalui pengiriman dari fasilitas penyediaan dan distribusi Pertamina.

Sementara itu, untuk kondisi nasional, pemerintah menyebut ketahanan cadangan Pertalite berada pada kisaran 16 hingga 18 hari, sedangkan jenis BBM lainnya rata-rata berada di atas 20 hari.

Dengan demikian, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada ketersediaan stok, tetapi juga pada kelancaran sistem logistik agar pasokan dapat menjangkau masyarakat secara tepat waktu.

Bahlil turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Kapolda Bali, jajaran TNI, serta masyarakat yang telah mendukung langkah penanganan gangguan distribusi BBM selama beberapa hari terakhir.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan kelancaran pelayanan publik, khususnya ketika terjadi peningkatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan Pertamina diharapkan dapat mempercepat normalisasi distribusi sekaligus mencegah terulangnya gangguan serupa.

Pemerintah bersama Pertamina dan Pemerintah Provinsi Bali juga akan melakukan evaluasi distribusi secara berkala untuk memastikan peningkatan pasokan berjalan efektif.

Pemulihan distribusi BBM menjadi perhatian penting mengingat Bali merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata nasional yang membutuhkan dukungan energi secara berkesinambungan.

Melalui penambahan armada pengangkut, penguatan ketahanan cadangan, serta koordinasi lintas instansi, pemerintah berharap pelayanan BBM kembali stabil sehingga aktivitas masyarakat, transportasi, dunia usaha, dan sektor pariwisata dapat berlangsung tanpa hambatan distribusi berkepanjangan. (Red/Gate 13/Foto: Ist./Divhumas)