Hadir di Kuliah Umum di Unmas Denpasar, Ketua KY Tekankan Integritas Hakim di Era Digital

Denpasar – Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY), Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., menegaskan pentingnya menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme hakim di tengah perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya pengawasan masyarakat melalui ruang digital.

Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam kuliah umum bertajuk “Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Etika Hakim di Era Digital” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Bali, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Ganesa, Gedung Rektorat Lantai 4 Unmas Denpasar tersebut menghadirkan Ketua KY sebagai narasumber utama dan dihadiri Rektor Unmas Denpasar, Prof. Dr. I Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H., M.H., bersama sivitas akademika Fakultas Hukum.

Kuliah umum ini menjadi forum akademik untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial, khususnya dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di tengah tantangan perkembangan teknologi digital.

Rektor Unmas Denpasar, Prof. Lanang, menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan lembaga negara dalam kegiatan akademik tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai praktik pengawasan etika dalam sistem peradilan Indonesia.

“Kehadiran pimpinan lembaga negara yang memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung mekanisme dan tantangan pengawasan etika dalam lingkungan peradilan Indonesia,” ungkap Prof. Lanang.

Tantangan Etika Hakim di Tengah Perkembangan Teknologi

Dalam pemaparannya, Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menyoroti perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang membawa tantangan tersendiri bagi profesi hakim.

Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara dan menyampaikan pandangan mengenai proses peradilan secara lebih luas. Namun, kondisi tersebut juga menuntut hakim untuk semakin berhati-hati dalam menjaga perilaku, komunikasi, serta independensi ketika menjalankan tugas.

“Di tengah keterbukaan informasi dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap proses peradilan, hakim dituntut tetap menjaga independensi, objektivitas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya,” terang Prof. Abdul.

Menurutnya, integritas dan kepatuhan terhadap kode etik merupakan fondasi penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan memahami dan menerapkan hukum, tetapi juga harus mampu menjaga sikap serta perilaku yang mencerminkan kehormatan profesinya.

“Penegakan etika hakim tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas dan kredibilitas sistem hukum nasional,” tandasnya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjalankan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pelaksanaan kewenangan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan etik, Komisi Yudisial memiliki peran untuk menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melalui mekanisme yang berlaku.

Pengawasan etik tersebut harus tetap menghormati independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dengan demikian, pengawasan terhadap perilaku hakim tidak boleh disamakan dengan intervensi terhadap substansi putusan pengadilan.

Membangun Generasi Profesional Hukum Berintegritas

Selain membahas peran kelembagaan Komisi Yudisial, kuliah umum tersebut juga memberikan pembelajaran mengenai pentingnya integritas sebagai bagian dari pembentukan karakter mahasiswa hukum.

Bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unmas Denpasar, pemahaman terhadap etika profesi menjadi bekal penting sebelum memasuki dunia kerja, baik sebagai hakim, jaksa, advokat, akademisi, maupun profesi hukum lainnya.

Kemampuan akademik dan penguasaan peraturan perundang-undangan harus berjalan seiring dengan kejujuran, tanggung jawab, independensi, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan.

Perkembangan teknologi juga menuntut calon profesional hukum untuk memiliki kecakapan digital dan kemampuan menggunakan informasi secara bertanggung jawab, termasuk dalam menjaga kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan, serta menghormati proses peradilan.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh integritas manusia yang menjalankan kewenangan hukum.

Kuliah umum ini sekaligus memperkuat hubungan antara dunia akademik dan lembaga negara dalam mendukung pengembangan pendidikan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Fakultas Hukum Unmas Denpasar terus mendorong kegiatan akademik yang memperluas wawasan mahasiswa melalui interaksi dengan praktisi, akademisi, dan pimpinan lembaga negara.

Sejalan dengan semangat Kampus Berdampak, Unmas Denpasar berupaya menghadirkan pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, profesionalisme, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.

Melalui pemahaman mengenai fungsi pengawasan Komisi Yudisial dan tantangan etika hakim di era digital, mahasiswa diharapkan semakin menyadari pentingnya menjaga kehormatan profesi hukum sejak masa pendidikan.

Kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan etika dan tanggung jawab agar keterbukaan informasi dapat mendukung terwujudnya sistem peradilan yang independen, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

(Red/Gate 13/Foto: Ist./Fb Unmas)