Pemerintah Upayakan Revitalisasi dan Fasilitasi BUMDes Tidak Produktif
Jakarta |
Pemerintah akan merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak produktif atau kurang produktif, dengan penambahan modal, peningkatan jaringan, dan pendampingan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12).
“BUMDes itu kan hasil dari inisiatif desa. Jadi kita tidak bisa kemudian menutup Bumdes. Kita fungsinya adalah memfasilitasi dan merevitalisasi,” kata Abdul Halim.
Soal jumlah BUMDes yang akan direvitalisasi, Abdul menjelaskan kemungkinan sama dengan target pengentasan desa tertinggal menjadi desa maju, yang jumlahnya 10 ribu. “Pak Presiden mengatakan kurang. Nah itu tadi, kemudian di-profiling, kita lakukan, kita laksanakan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu Abdul juga menyampaikan mengenai pembentukan BUMDES Bersama, dimana yang menangani produksi dari hulu sampai hilir dengan baik, dengan melibatkan beberapa BUMDes dalam satu kawasan.
“BUMDes Bersama itu ada di Temanggung, ada di Bali, ada di Bangka Belitung. Nah itu sudah banyak kalau BUMDes Bersama, tetapi kan kawasannya baru bisanya 5 (lima) desa, 10 (sepuluh) desa,” terangnya.
Mendes PDTT menunjuk contoh dari hulu, misalnya padi yang produksinya hanya 3000 ton setelah dilakukan kerja sama antar desa, dibangun BUMDes Bersama penanaman, pendampingan penanaman, pendidikan dan seterusnya sampai panen, sampai kepada rice milling unit menghasilkan beras premium, untuk 2022 akan menghasilkan 6500 ton per tahun atau naik 100 persen.
Dijelaskannya, jika disatu tempat dari 3000 ton produksinya naik jadi 6000 ton, atau menjadi 10000 ton, ada lagi yang dari 50000 ton menjadi 200000 ton, akan membutuhkan jaringan bahkan kalau perlu melakukan ekspor.
“Nah kalau sudah begitu, digeser menjadi yang disebut dengan super holding dan kalau perlu melibatkan BUMN,” pungkas Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Sebelumnya dalam Rapat Terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan telah menerima laporan mengenai 2188 BUMDes yang tidak beroperasi dan 1670 BUMDes yang beroperasi.
Soal BUMDes yang belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa, Presiden Jokowi meminta hal tersebut untuk dijadikan perhatian. “Jadi tolong ini menjadi catatan,” katanya.
Berita: Mh | Foto: Istimewa
