Ketua DPR RI, Menko PMK dan Mensos Tinjau Langsung Penyaluran Dana Bansos di Banten
Jakarta |
Kementerian Sosial (Kemensos) sangat terbuka dengan pengawasan terhadap semua program, termasuk bansos dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yakni sembako Bantuan Presiden dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Disamping itu, Kemensos juga membuka diri terhadap pengawasan dalam kebijakan distribusi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19, termasuk dalam hal ini pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Hal itu dikemukakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, saat melakukan penyaluran dana BST, di Desa Cikande, Tangerang, Banten, Selasa (23/6).
Saat pendistribusian BST hari itu juga tampak hadir Ketua DPR Puan Maharani dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Dijelaskan oleh Juliari, bahwa penyaluran BST dilaksanakan di seluruh Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.
“Pengecualian dilakukan karena pada beberapa lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Khusus Presiden berupa Sembako,” sebutnya.
Untuk penerima BST di Provinsi Banten, sambung Juliari, yaitu sebanyak 508.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 6 Kabupaten Kota.
“Kabupaten Tangerang sejumlah 142.508 KPM senilai Rp 85.504.800.000 per bulan. Untuk kecamatan Jayanti sejumlah 6.341 KPM senilai Rp 3.804.600.000 per bulan yang tersebar pada 8 desa atau kelurahan. Untuk Desa Cikande BST 1.178 KPM senilai Rp 706.800.000 per bulan,” paparnya.
Lebih lanjut Mensos Juliari mengatakan, untuk pelaksanaan distribusi BST oleh PT Pos Indonesia disalurkan kepada sebanyak 8.3 juta KPM di 33 provinsi.
“Selebihnya disalurkan melalui Himbara sejumlah 700 ribu KPM. “Penyaluran Tahap I dan Tahap II telah selesai, penyaluran di Desa Cikande untuk Tahap III. Untuk Kabupaten Tangerang, Penyaluran tahap I dimulai tanggal 22 April 2020,” terangnya.
Dirinya juga menggarisbawahi, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak penyaluran BST diharapkan berjalan baik dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan KPM.
“Kepada KPM, saya minta bantuan yang didapat jangan untuk membeli rokok. Tapi gunakan untuk membeli keperluan yang mendesak,” kata Mensos Juliari berpesan.
Sementara itu, di kesempatan yang sama Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, bahwa kehadirannya pada hari itu merupakan bagian dari tugas-tugas pengawasan yang melekat pada DPR RI.
Dirinya menjelaskan, bahwa memang ada anggaran untuk mengatasi pemulihan di dalam proses (penanganan) pandemik Covid-19 sampai bulan September mendatang.
“Tiga bulan sudah berjalan, selanjutnya nanti akan kami evaluasi juga terkait program-program bansos pemerintah ini,” ujarnya.
Menurut Puan yang menjadi fokus utama pihaknya antara lain adalah terkait perbaikan data. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan dilakukan pengawasan secara langsung maka pengelolaan data dapat makin baik.
Disamping berharap berjalannya waktu data bisa diperbaiki, mantan Menko PMK itu mengaku dapat memaklumi terkait permasalahan tersebut.
“Karena memang pandemi Covid-19 ini kan bukan hanya melanda Indonesia. Banyak hal yang harus dilakukan secara cepat, untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan tentu saja memulihkan ekonomi,” ucapnya.
Dirinya juga meminta masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga informasi terkait jadwal penyaluran bansos.
“Dengan adanya evaluasi bisa ditindaklanjuti pemerintah sehingga pembagian bansos di bulan Juli-September 2020 bisa berjalan lebih baik,” imbuh Puan.
Selain mendistribusikan BST, Ketua DPR Puan Maharani bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Mensos Juliari Batubara juga meninjau peyaluran bansos sembako di Kantor Kelurahan Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.
Berita: Mh | Foto: Istimewa
