Berakhir 19 Oktober, Masa Tugas Kabinet Kerja Periode 2014-2019
Jakarta |
Masa tugas kabinet kerja periode 2014-2019 akan berakhir 19 Oktober mendatang. Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara Jakarta, pada Kamis (3/10) siang, bisa jadi SKP terakhir bagi para menteri dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih kepada para menteri, semua kepala lembaga atas kerja kerasnya selama 5 tahun ini.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua menteri, semua kepala lembaga atas kerja kerasnya selama 5 tahun ini dalam membantu saya dan Bapak Jusuf Kalla dalam menjalankan visi dan program-program prioritas kita bersama,” kata Presiden Jokowi.
Pada awal pembentukan Kabinet Kerja, ujar Jokowi, tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. “Agar semuanya betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur,” tegasnya.
Menurut Jokowi, selama 5 tahun ini pemerintah telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, dan lebih merata.
“Alhamdulillah dalam 5 tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan juga masih banyak saya lihat masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan,” ucapnya.
Selain itu, menurutnya pemerintah juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal, sehingga APBN menjadi semakin sehat dan semakin mandiri. Dan juga telah meletakkan fondasi bagi pembangunan Indonesia sentris bukan Jawa sentris, dalam melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur.
Pemerintah, lanjut Jokowi, juga telah memulai reformasi struktural tetapi belum besar-besaran. Sehingga diharapkan nanti di 5 tahun ke depan, pemerintah akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan/prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini.
“Juga reformasi di program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama pada masyarakat 40 persen terbawah juga telah kita lakukan,” ujarnya dilansir Setkab, Kamis (3/10).
Presiden menilai, dalam 5 tahun ini penguatan di bidang monitoring, di bidang pengendalian eksekusinya di lapangan juga dilakukan dengan baik dalam perencanaan, dalam implementasi, dalam eksekusi.
“Saya melihat banyak hal yang telah berjalan. Karena itu keandalan proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam perancangan Rancangan Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,” tutur Presiden Jokowi.
Usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta.
Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.
Selain itu juga tampak hadir Menteri Pariwisata Airef Yahya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjoatmodjo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pusjiastuti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo, dan Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Berita: Mh | Foto: Istimewa
