Menlu Tegaskan RI Tolak Klaim Apapun yang Tidak Diakui Hukum Internasional
Jakarta |
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia yaitu klaim apapun, oleh pihak manapun terhadap wilayah kedaulatan Republik Indonesia, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
“Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional,” kata Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2019, di Kemenlu, Jakarta, Rabu (8/1) siang.
Sebagaimana negara lain, sambung Retno, isu kedaulatan dan integritas teritori merupakan hal yang tidak dapat ditawar sama sekali. “Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapapun juga, kapanpun juga,” ucapnya.
Ditegaskan juga oleh Menlu Retno, Indonesia akan terus melawan negara asing yang secara jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia, karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Piagam PBB.
Retno juga menyampaikan, bahwa prioritas sebelumnya terkait dengan diplomasi dan kebangsaan, terdapat 3 (tiga) prioritas yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, yaitu: Untuk batas maritim, antara lain dengan:
1. Malaysia, menformalkan batas laut teritorial di segmen
Laut Sulawesi dan selanjutnya merundingkan segmen Selat Malaka;
2. Vietnam untuk batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif); Filipina untuk batas
landas kontinen; Palau untuk batas ZEE; dan
3. Timor Leste setelah demarkasi batas darat selesai.
Untuk batas darat, menurut Retno, prioritas antara lain demarkasi dengan Malaysia di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad, dan finalisasi demarkasi dengan Timor Leste sesuai agreed principles yang sudah disepakati.
Diplomasi Indonesia, sebutnya, akan dijalankan berdasarkan prioritas 4+1 yaitu penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, dan peran Indonesia di kawasan dan global.
“Sementara plus satu-nya adalah penguatan infrastruktur diplomasi,” tutup Menlu Retno Marsudi.
Berita: Red | Foto: Istimewa/Humas Kemlu
