Hari Pahlawan, Sekretaris Umum FORSIMEMA-RI Ali Hanafiah Serukan Peradilan Berintegritas

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026, harus menjadi momentum memperkuat kejujuran, tanggung jawab, dan integritas seluruh aparatur negara, terutama mereka yang menjalankan kewenangan penegakan hukum.

Menghormati perjuangan para pahlawan tidak cukup melalui upacara dan kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan serta penegakan keadilan bagi masyarakat.

Hal tersebut menjadi pesan Sekretaris Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Ali Hanafiah, dalam refleksi Hari Pahlawan Nasional, Selasa (10/11/2026).

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan diperjuangkan bukan hanya untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Menurutnya, pengorbanan para pejuang harus menjadi pengingat bagi setiap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan amanah yang telah dipercayakan masyarakat.

“Penghormatan terbaik kepada para pahlawan adalah melanjutkan cita-cita kemerdekaan melalui tindakan nyata, termasuk membangun sistem peradilan yang profesional, independen, dan dapat dipercaya,” tegas Ali.

Peradilan Harus Menjadi Tempat Mencari Keadilan

Ali menilai bahwa pembenahan sistem penegakan hukum merupakan salah satu tanggung jawab penting dalam menjaga cita-cita kemerdekaan.

“Lembaga peradilan harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat, bukan menjadi tempat yang menimbulkan ketakutan, kekecewaan, ataupun hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara,” tutur Ali.

Ia menyoroti bahwa penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran etika, praktik koruptif, dan tindakan diskriminatif oleh oknum aparatur dapat mencederai kehormatan lembaga penegak hukum.

Menurutnya, transformasi peradilan tidak cukup dilakukan melalui pembaruan administrasi, pembangunan fasilitas, ataupun pemanfaatan teknologi informasi.

“Perubahan yang paling mendasar harus dimulai dari perilaku dan integritas setiap individu yang diberikan kewenangan untuk menjalankan hukum,” ucapnya.

Menurut Sekretaris Umum FORSIMEMA RI tersebut, hakim wajib menjaga independensi dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum. Jaksa harus menjalankan penuntutan secara objektif, sedangkan kepolisian dituntut bekerja secara profesional dengan menghormati hak masyarakat.

“Demikian pula advokat berkewajiban menjaga kehormatan profesi, sementara aparatur pengadilan harus memberikan pelayanan secara terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi,” tandasnya.

Ali mengingatkan bahwa kewenangan negara merupakan amanah untuk melindungi masyarakat, bukan sarana memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu.

Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan praktik penegakan hukum yang diskriminatif agar prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar dirasakan seluruh warga negara.

Bagi Ali Hanafiah, integritas tidak cukup dinyatakan melalui komitmen kelembagaan. Integritas harus tercermin dalam setiap keputusan, pelayanan, dan tindakan aparatur ketika berhadapan dengan masyarakat.

Pengawasan Peradilan dan Tanggung Jawab Pers

Dalam refleksinya, Sekretaris Umum FORSIMEMA RI Ali Hanafiah turut menyoroti pentingnya pengawasan yang konsisten terhadap penyelenggaraan peradilan.

Setiap dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik koruptif perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang profesional, objektif, dan transparan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, pengawasan internal dan eksternal harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing, tanpa membedakan jabatan atau kedudukan pihak yang diperiksa.

“Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya juga memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat tata kelola, menjaga independensi hakim, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ali menilai bahwa kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan keberhasilan institusi. Kepercayaan harus tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika mendapatkan pelayanan hukum yang jujur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, FORSIMEMA-RI memandang pers memiliki peran penting sebagai pengawas sosial terhadap penyelenggaraan hukum dan pelayanan publik.

Ali mengingatkan agar insan pers tidak hanya memberitakan kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan perhatian terhadap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Namun, sambung Ali, fungsi kontrol sosial harus dijalankan berdasarkan fakta yang terverifikasi, sumber yang jelas, pemberitaan berimbang, serta penghormatan terhadap hak jawab dan asas praduga tak bersalah.

Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab, menurutnya, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dapat membantu lembaga negara melakukan evaluasi serta pembenahan.

“Sebaliknya, pemberitaan yang mendahului proses hukum atau menyajikan dugaan sebagai fakta yang telah terbukti justru dapat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan terhadap pers,” tambahnya.

Karena itu, Ali mendorong penguatan hubungan yang profesional antara insan pers dan lembaga peradilan dengan tetap menjaga independensi serta tanggung jawab masing-masing.

Jangan Khianati Pengorbanan Para Pahlawan

Lebih lanjut, Ali mengajak seluruh aparatur negara, insan pers, akademisi, dan masyarakat untuk menjadikan Hari Pahlawan sebagai kesempatan melakukan introspeksi terhadap tanggung jawab masing-masing.

Menurutnya, nilai kepahlawanan tidak hanya berkaitan dengan keberanian menghadapi penjajahan, tetapi juga keberanian menjaga kebenaran, menolak penyimpangan, dan membela hak masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa jabatan, pangkat, seragam, maupun kedudukan bukanlah keistimewaan yang membenarkan seseorang bertindak sewenang-wenang.

Seluruh kewenangan harus dijalankan berdasarkan hukum, etika, dan tanggung jawab kepada rakyat.

Semangat tersebut sejalan dengan Pancasila, terutama sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ali berharap peringatan Hari Pahlawan 2026 dapat menjadi dorongan bagi seluruh institusi penegak hukum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan profesionalisme, dan membangun budaya kerja yang berintegritas.

Ia juga mengingatkan bahwa pembenahan tidak cukup menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga, tetapi harus dilaksanakan oleh seluruh individu yang terlibat dalam sistem penegakan hukum.

“Jangan hanya mengenang jasa para pahlawan melalui upacara dan tabur bunga. Lanjutkan perjuangan mereka dengan memperjuangkan keadilan, menjaga kejujuran, dan mengubah perilaku yang menyimpang,” pesan Ali Hanafiah.

“Jangan biarkan peradilan menjadi tempat lahirnya ketidakadilan. Sudah saatnya kita bergerak dari peradilan yang menyimpang menuju peradilan yang berintegritas, demi kesejahteraan dan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penghormatan terhadap para pahlawan harus diterjemahkan menjadi perubahan perilaku dan komitmen nyata dalam kehidupan berbangsa.

Bagi Ali, keberhasilan pembangunan hukum bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan peraturan, fasilitas, maupun besarnya kewenangan lembaga negara, tetapi juga oleh kejujuran dan tanggung jawab manusia yang menjalankannya.

Dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan keadilan, semangat perjuangan para pahlawan diharapkan tetap hidup dalam penyelenggaraan negara yang berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Selamat Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026. Pahlawanku Teladanku. Perjuanganku Melanjutkan Keadilan dan Integritas untuk Indonesia,” tutupnya.

(Red/Mh/Foto: Istimewa)