Ekonomi Bali 2025 Tumbuh 5,82 Persen, Lampaui Rata-rata Nasional
Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mencatat kinerja ekonomi dan pembangunan makro yang impresif sepanjang tahun 2025. Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif, bahkan melampaui capaian rata-rata nasional.
Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam pidato satu tahun kepemimpinannya di hadapan DPRD Provinsi Bali, Rabu (25/3/2026), mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif sebesar 5,82 persen, meningkat dari tahun 2024 sebesar 5,48 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,11 persen, serta menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir,” ujarnya.
Tak hanya itu, tingkat kemiskinan di Bali berhasil ditekan hingga 3,42 persen, menjadikannya sebagai yang terendah secara nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran tercatat turun menjadi 1,45 persen. Angka ini juga merupakan yang terendah di Indonesia, dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,85 persen.
Dari sisi pemerataan ekonomi, Gini Ratio Bali berada di angka 0,333, lebih rendah dari rata-rata nasional 0,363. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata.
Indikator kesejahteraan lainnya turut mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita masyarakat Bali mencapai Rp72,66 juta, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 79,37, serta usia harapan hidup mencapai 75,46 tahun.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 7,2 persen. Capaian ini menjadikan Bali sebagai satu-satunya provinsi dengan angka stunting di bawah 10 persen secara nasional.
“Capaian indikator makro pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah direncanakan,” tegas Koster.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Pemprov Bali juga memaparkan berbagai capaian sektor prioritas.
Di bidang regulasi, telah diterbitkan 10 peraturan daerah (Perda), 6 peraturan gubernur (Pergub), serta sejumlah instruksi dan surat edaran untuk memperkuat perlindungan budaya, lingkungan, dan ekonomi daerah.
Sektor pariwisata turut mencatat kontribusi signifikan, dengan penerimaan pungutan wisatawan asing mencapai Rp369 miliar dari 2,46 juta wisatawan. Pemerintah juga terus memperketat pengawasan guna menjaga kualitas pariwisata berbasis budaya.
Di sektor ekonomi riil, transformasi terus didorong melalui penguatan pertanian organik, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital.
Pembangunan infrastruktur strategis juga terus berjalan, termasuk proyek shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, hingga pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik.
Dalam pengelolaan lingkungan, Pemprov Bali menargetkan penutupan total Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung pada 2026, sekaligus menyiapkan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Sementara itu, di sektor energi, Bali mempercepat pemanfaatan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik serta penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.
Penguatan Bali sebagai pulau digital juga terus dilakukan, salah satunya melalui pembangunan Turyapada Tower yang diproyeksikan menjadi pusat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara.
Seluruh capaian tersebut, menurut Koster, merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang berorientasi pada keseimbangan alam, manusia, dan budaya.
Ia menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinannya menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan.
Pemprov Bali berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat Bali. (Gate 13/Foto: Ist./Humas)
