Temui Presiden, Sejumlah Wali Kota Usulkan Ada Dana Kelurahan

Bogor |
Adanya dana desa yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat, bermanfaat untuk mengurangi sejumlah permasalahan di desa, seperti masalah kemiskinan, kekurangan gizi dan lainnya.

Sejumlah wali kota juga mengusulkan bantuan keuangan tidak hanya untuk desa saja, tapi juga untuk kelurahan.

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mengemukakan, selama ini dana desa sudah ada tetapi dana kelurahan tidak ada.

“Padahal persoalan perkotaan juga kompleks baik itu kemacetan, kriminalitas, dan yang lainnya,” ujar Wali Kota Tangerng Selatan Tangsel Airin usai menghadiri sesi pertama silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7).

Airin mengusulkan adanya Dana Kelurahan yang selama ini belum ada. Maka dirinya mengusulkan kepada Presiden agar membuat kebijakan bantuan keuangan tidak hanya untuk desa saja tapi juga untuk kelurahan.

Padahal, sambungnya, jika kemiskinan tidak ditangani dengan baik maka tingkat kriminalitas juga bisa menjadi tinggi.

“Kalau Dana Desa itu di kepala desa masing-masing. Kita sih hanya melihat kepada bahwa ada anggaran yang masuk ke desa, dan juga kita juga berharap bisa ada anggaran masuk ke kelurahan,” tuturnya.

Menurutnya, soal skemanya seperti apa, mekanismenya seperti apa bisa dilakukan, dan formula dana kelurahan itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

Airin yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyakini, masalah kemungkinan pemberian dana kelurahan itu bisa dilakukan cukup dengan peraturan.

“Yang penting tidak melanggar peraturan lah. Yang penting ada bantuan terhadap Dana Kelurahan yang itu mudah-mudahan bisa di formulakan oleh kementerian,” jelasnya.

Wali Kota Tangsel itu mengaku bersyukur, bahwa usulanya disambut baik oleh Presiden Jokowi. “Alhamdulillah beliau menyambut baik. Beliau berpikir bahwa dana desa itu juga masuk ke dana kelurahan,” ungkapnya.

Diungkapkan juga oleh Airin, pertemuannya bersama sejumlah wali kota dengan Presiden Jokowi juga membahas masalah pemeliharaan jalan.

Ia menyebutkan, di wilayah kota-kota itu banyak jalan nasional atau juga jalan provinsi yang terkadang karena penanganannya terlambat jalannya menjadi rusak dan yang dikomplain adalah para wali kota.

Dirinya berharap beberapa hal dapar terealisasi agar masalah ini bisa segera teratasi, diantaranya Balai Jalan bisa cepat melakukan pemeliharaan jalan, serta daerah tingkat II atau kota bisa mengalokasikan atau diberikan alokasi anggaran dari pusat, dan pemerintah tingkat II yang melaksanakannya sehingga tidak ada lagi tumpang tindih.

“Kalau asetnya aset pusat atau provinsi kita kan tidak boleh melakukan pemeliharaan sedangkan masyarakat kan komplainnya ke kita langsung kalau ada jalan rusak dan yang lainnya,” terang Airin.

Sementara itu, terkait masalah perizinan online, sebut Airin, ada permintaan dari salah satu wali kota agar tahapan-tahapan perizinan di kementerian, yang lain-lainnya pun juga bisa dilakukan secara online.

“Sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk monitoring dan evaluasi sejauh mana proses perizinan tersebut,” pungkasnya.

Berita: Mh | Foto: Istimewa