Sekda Bali Tekankan Integritas dan Profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa

Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra secara resmi membuka Seminar Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka memperingati Hari Jadi Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (DPW IFPI) Provinsi Bali di Hotel Aston Denpasar, Bali, Rabu (8/10).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan UMKM Lokal Bali Melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025.”

Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran IFPI Provinsi Bali atas komitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan tugas yang penuh tantangan serta risiko tinggi.

“Tidak banyak orang mau menjadi pejabat pengadaan karena risikonya tinggi. Dalam setiap proses pasti ada pihak yang menang dan kalah. Yang kalah belum tentu siap menerima kekalahan, bahkan kadang membuat laporan ke lembaga hukum atau membangun opini di media. Karena itu, saya sangat menghargai rekan-rekan yang tetap bertahan dan bekerja secara profesional,” ujar Dewa Indra.

Ia menegaskan bahwa profesionalisme sejati harus dibangun melalui tiga pilar utama: pengetahuan, keterampilan, dan etika profesi yang disertai integritas tinggi.

“Tidak ada profesi tanpa risiko. Tugas kita bukan menghindari risiko, tetapi mengidentifikasi dan memitigasinya. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan integritas, risiko bisa diminimalkan bahkan dihilangkan,” tegasnya.

Dewa Indra menyampaikan rasa bangganya karena hingga saat ini tidak ada pegawai di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali yang tersandung masalah hukum.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa seluruh proses pengadaan di Provinsi Bali telah dilaksanakan secara benar, transparan, dan sesuai prosedur.

“Saya pastikan seratus persen, tidak pernah ada intervensi dari saya terhadap proses pengadaan. Saya menghormati proses itu agar berjalan sesuai aturan dan transparan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sekda menyinggung data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa sebagian besar kasus korupsi di Indonesia terjadi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya penguatan kompetensi, etika, dan integritas agar para pejabat pengadaan tidak terjerat masalah hukum.

“Saya tidak ingin ada rekan kita yang terdampak proses hukum. Pertajam terus pengetahuan, etika, keterampilan, dan integritas. Saya yakin rekan-rekan mampu menjaga kepercayaan ini,” katanya menegaskan.

Dorong Pengadaan hingga ke Tingkat Desa

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Indra juga menyoroti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pengadaan barang/jasa hingga ke tingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Ia berharap aparat desa dapat memperoleh pemahaman yang cukup sebelum melaksanakan pengadaan agar sesuai regulasi dan akuntabel.

“Hari ini menjadi penyampaian informasi awal. Tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi ke desa-desa agar pelaksanaannya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (DPW IFPI) Provinsi Bali merupakan wadah bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Organisasi ini memiliki lebih dari 213 anggota yang tersebar di provinsi dan kabupaten/kota se-Bali.

Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan forum berbagi pengetahuan (sharing of knowledge), IFPI Bali terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam proses pengadaan pemerintah.

“Dengan semangat profesionalisme dan integritas, para pejabat pengadaan diharapkan mampu menjadi garda depan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkas Sekda Dewa Indra.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Suharti, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Nasional (DPN) IFPI Deby Sandra, Kepala Biro (Karo) Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali I Made Budiana, Pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se Bali, dan Perwakilan instansi vertikal di Provinsi Bali.

Selain itu juga hadir para kepala Perusahaan Daerah (Perusda), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) se Bali, Ketua serta pengurus Forum Perbekel se Bali, dan seluruh pengurus serta anggota DPW IFPI Provinsi Bali. (Gate 13/Foto: Ist.)