Presiden Jokowi Tekankan Freeport Harus Serahkan Saham Minimal 51 Persen
Jakarta |
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah ingin saham yang lebih besar terkait pengelolaan tambang Freeport yang terletak di Kabupaten Timika, Papua.
“Sudah tiga tahun kita negoisasi, alot banget. Enggak apa-apa alot yang penting jangan kalah,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Auditorium Tilangga, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1).
Presiden Jokowi mengatakan, sudah berpuluh tahun Indonesia hanya diberi 9,3 persen saham perusahaan tambang tersebut. “Saya sudah perintahkan minimal 51 persen, minimal. Tapi tiga tahun juga belum rampung-rampung, haduh,” ucap Presiden Jokowi dilansir laman setkab.go.id.
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerso.
Pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada akhir Agustus 2017 tersebut, menghasilkan kesepakatan melakukan divestasi 51 persen saham untuk kepemilikan nasional. Namun detil kesepakatan ini masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah dan Freeport.
Sementara itu, pemerintah juga memastikan Januari 2018 pengelolaan migas di blok minyak dan gas bumi (migas) di Blok Mahakam sudah 100 persen kembali ke negara, selanjutnya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero).
“Saya serahkan kepada Pertamina. Dulu kita satu persen saja enggak punya saham di situ, sekarang 100 persen. Ini berikan ke Pertamina,” sebut Presiden Jokowi.
Semula Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P Indonesie (TEPI). Namun, kontrak mereka telah habis per 31 Desember 2017.
Pemerintah tidak memperpanjang izin pengelolaan blok atau Wilayah Kerja Mahakam, di Kalimantan Timur itu, dan memilih mengambil alih pengelolaan tersebut, dengan menyerahkannya kepada PT Pertamina Persero.
Berita: Mh | Foto: Istimewa/Ilustrasi
