Pemprov Bali Raih Penghargaan Terbaik SPI 2022 dari KPK

Jakarta |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganugerahi penghargaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai satu-satunya Pemprov Terbaik di Indonesia dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 dengan Indeks 78,82.

Pemberian anugerah penghargaan diberikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada acara ‘Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas 2022’ yang bertema ‘Berani Mengisi untuk Berantas Korupsi’, di Aula Gedung Juang lantai 3 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/12).

Acara juga disaksikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, dan jajaran struktural KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya menjelaskan SPI menjadi sangat penting, karena SPI adalah gambaran dari hasil potret kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki keterkaitan dengan sistem dan tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan juga integritas yang dapat dilihat dan diukur oleh alat SPI.

“SPI juga adalah alat ukur untuk menguji kesehatan kementrian, lembaga, dan pemda di dalam menjalankan tugas pokok, kewenangan dan fungsi untuk bersama sama memajukan kesejahteraan umum sampai mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak boleh ada korupsi,” katanya.

Firli juga menjelaskan penyebab terjadinya korupsi salah satunya dikarenakan minimnya atau rendahnya integritas dan siapapun bisa terlibat dalam perkara korupsi, karena disebabkan oleh adanya kekuasaan, serta ada kesempatan.

Dikesempatan yang sama Ketua KPK Firli Bahuri mengucapkan terima kasih kepada kementerian, lembaga, dan pemda yang telah banyak membantu KPK di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. “Baik melalui pendidikan masyarakat supaya terbangun budaya anti korupsi, bahkan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan perbaikan sistem dalam rangka pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut Ketua KPK juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang telah hadir langsung dalam penyerahan penghargaan sebagai satu-satunya pemprov terbaik di Indonesia dalam SPI 2022.

Mengakhiri sambutannya, Firli Bahuri mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemda untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang bebas dari korupsi. “Jadi mari kita bangun, jaga, dan pelihara integritas,” pungkasnya.

Sementara itu Direktur Monitoring KPK Agung Yudha Wibowo dalam laporannya menyampaikan kegiatan SPI 2022 merupakan survei yang memiliki jumlah responden terbesar, yakni mencapai 329.785 responden, atau naik di tahun 2022 sebanyak 54 persen dari tahun 2021 yang jumlah respondennya hanya mencapai 255.010.

Dijelaskannya bahwa ‘Response Rate’ dalam SPI 2022 juga mengalami kenaikan di angka 18 persen, terhitung sejak tahun 2021 sebanyak 3 persen dan Tahun 2022 mencapai 15 persen.

Karena itu, Agung menggarisbawahi, penyelenggaraan SPI akan terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi tingkat partisipasi, pemahaman dan kepedulian masyarakat, metode pelaksanaan, tingkat kepatuhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maupun pemenuhan nilai indeks yang menjadi target.

“Sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal dan outcome’nya dapat dirasakan masyarakat dengan menurunnya korupsi di Indonesia,” jelasnya.

Direktur Monitoring KPK itu juga mengemukakan bahwa dalam SPI 2022 responden juga memberikan penilaian terhadap ‘Sektor Rawan Korupsi’.

Dipaparkan Agung, yang pertama ada sebanyak 24 persen responden menyatakan masih adanya suap, pungli, dan gratifikasi ketika mengurus layanan dan mengikuti pengadaan.

Yang kedua, sambungnya, 32 persen responden menyatakan masih ada rawan korupsi di pengadaan barang dan jasa, ketiga adalah 23 persen responden menyatakan masih ada intervensi dalam pelaksanaan tugas di instansi, dan yang keempat ada sebanyak 51 persen responden menyatakan masih ada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

“yang kelima, ada 24 persen responden menyatakan masih ada nepotisme dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan 10 persen diantaranya menyatakan masih ada praktik jual beli jabatan,” tutup Agung Yudha Wibowo.

Selain Pemprov Bali, KPK RI juga memberikan penghargaan kepada Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebagai Kementerian Terbaik SPI 2022, Bank Indonesia (BI) yang dipimpin Gubernur BI Perry Warjiyo sebagai Lembaga Non Kementerian Terbaik SPI 2022.

Untuk tingkat kabupaten kota, KPK memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun yang dipimpin Walikota H Maidi sebagai Pemkot Terbaik SPI 2022, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali yang dipimpin Bupati M Said Hidayat sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik SPI 2022.

Berita: Red/Gate 13 | Foto: Ist.