Pemprov Bali dan Kementerian IMIPAS Sepakat Perkuat Sinergi Optimalkan PWA

Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Republik Indonesia sepakat memperkuat koordinasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) serta penertiban wisatawan dan orang asing yang melanggar peraturan di wilayah Bali.

Kesepakatan tersebut terjalin dalam audiensi Gubernur Bali Wayan Koster dengan Menteri IMIPAS RI Agus Adrianto, di Jakarta, pada Selasa (23/9).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Koster menyampaikan pentingnya dukungan petugas imigrasi di area kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai guna memastikan kepatuhan wisatawan asing terhadap PWA sebesar Rp150 ribu sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025.

“Dengan pengawasan imigrasi yang optimal, wisatawan akan lebih tertib dalam membayar pungutan sesuai ketentuan,” ujar Koster.

Gubernur juga melaporkan bahwa hingga saat ini realisasi pungutan baru mencapai sekitar 35 persen atau sebesar Rp283 miliar.

Oleh karena itu, sinergi dengan Kementerian IMIPAS diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, termasuk terhadap wisatawan yang melanggar batas waktu visa dan ketentuan hukum lainnya.

Menteri Agus Adrianto memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemprov Bali dan menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan PWA.

“Kementerian IMIPAS telah membentuk Satgas Operasi Penertiban Wisatawan Asing di Bali sejak Agustus 2025, sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban dan citra pariwisata nasional,” ungkap Menteri Agus.

Kedua pihak juga membahas penyempurnaan kebijakan keimigrasian, termasuk perbaikan mekanisme visa dan visa on arrival (VoA), untuk mendukung pariwisata Bali yang berkelanjutan.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga nama baik Indonesia melalui pariwisata yang tertib, aman, dan bermartabat. (Gate 13/Foto: Ist.)