Mendagri Pastikan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Papua Tetap Berjalan
Jakarta |
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan.
Hal itu dijelaskan Tjahjo terkait maraknya terjadi aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir di Papua dan Papua Barat.
“Jalan terus, tidak ada masalah, pelayanan masyarakat semua jalan terus,” kata Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri Rapat RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/8).
Meski demikian, sambungnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah tetap melakukan monitoring pergerakan isu mengenai Papua dan Papua Barat.
Disebutkan oleh Tjahjo, bahwa dirinya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan catatan tidak anarkis dan bersifat provokatif.
“Oh iya jelas, gubernur, bupati/walikota, juga Tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri terus memonitor Pemda setempat, yang penting jalan terus (sistem Pemerintahan dan pelayanan publik),” ujarnya.
Sementara soal aspirasi, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan, asal tidak anarkis, asal tidak terus mengibarkan bendera dan sebagainya, sah-sah saja.
“Di Kemendagri juga ada yang menyampaikan aspirasi kita dengar, asal tidak menyimpang dari pokok persoalan,” pungkasnya.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa
