Dorong Buka Prodi yang Dibutuhkan, Pemerintah Reformasi Perizinan Pembukaan Prodi
Jakarta |
Kebijakan pembukaan program studi (prodi) dan pendirian atau perubahan Perguruan Tinggi di tahun 2019 mengalami reformasi proses perizinan, dengan mendorong Perguruan Tinggi untuk membuka prodi yang dibutuhkan industri saat Ini.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, saat menghadiri Sarasehan Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Gedung Auditorium Kampus Universitas Binus Anggrek, Jakarta, Rabu (23/1).
Menurut Nasir, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa semua proses perizinan dipercepat, tetapi monitoring dan evaluasi harus diperketat.
“Kami menyampaikan kepada penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi swasta Indonesia yang hadir pada acara ini bahwa proses perizinan nanti tidak seperti masa lalu yang sangat panjang dan memakan waktu lama.
Disebutkan oleh Menristekdikti, bahwa pihaknya sangat berharap bahwa PTS dapat membuka prodi yang betul-betul dibutuhkan oleh industri saat ini. “Sehingga lulusannya nanti diharapkan dapat menggerakkan perekonomian bangsa,” tukasnya.
Proses reformasi kebijakan ini, sambung Nasir, adalah langkah strategis Kemenristekdikti kepada perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta untuk mempersiapkan SDM yang mumpuni dalam menghadapi revolusi industri 4.0 agar bangsa ini dapat bersaing secara global.
“Dengan reformasi kebijakan ini, kami juga berharap perguruan tinggi swasta mampu mencetak lulusan yang unggul dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri,” pungkasnya.
Ketua Yayasan Bina Nusantara Bernard Gunawan ada kesempatan yang sama mengatakan, bahwa perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan besar di era Revolusi Industri 4.0.
“Perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan berkarakter dan berkompetensi yang mampu bersaing di era global, namun lulusan juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Program studi di perguruan tinggi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum ABPPTSI Thomas Suyatno mengatakan, sangat mengapresiasi kebijakan dan terobosan dari Kemenristekdikti.
Menurut Thomas, pertemuan antara Kemenristekdikti sebagai perumus kebijakan dengan Penyelenggara Perguruan Tinggi sangat penting untuk dilaksanakan secara rutin.
“Sehingga tidak ada ‘gap’ antara kebijakan yang dilahirkan Kemenristekdikti, dengan implementasi di lapangan oleh perguruan tinggi,” katanya.
“Perbedaan pendapat lumrah terjadi agar sebuah kebijakan sebelum diputuskan dapat dirumuskan secara baik,” pungkas Thomas.
Turut hadir dalam acara ini Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti, Kepala LLDikti Wilayah III Illah Sailah, Rektor Binus, Anggota ABPPTSI dan tamu undangan lainnya.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa /BKKP Kemenristekdikti
