BKN Blokir Data ASN Terlibat Korupsi
Jakarta |
Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pemblokiran data kepegawaian terhadap 188 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi berdasarkan data sampai Juni 2018.
Para ASN yang datanya di blokir tersebut, telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht) dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya.
Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, bahwa tindakan pemblokiran ini dilakukan guna menindaklanjuti penuntasan kasus ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Langkah pemblokiran tersebut diambil sebagai tindakan meminimalisasi kerugian negara untuk mencegah ASN yang terbukti korupsi tidak dibayar negara,” jelas Mohammad Ridwan dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (16/7).
Selain pengawasan dan pengendalian, lanjut Ridwan, BKN secara langsung untuk menyisir kasus ASN Tipikor. Disamping juga dilakukan pemblokiran atas laporan yang disampaikan PPK instansi kepada BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
“BKN turut mengapresiasi PPK instansi yang memiliki komitmen bersama menuntaskan kasus ASN Tipikor dan mencegah terjadinya kerugian negara,” Tuturnya.
Sebelumnya, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
Menurut Ridwan, jika PPK instansi tidak mengambil langkah terhadap ASN Tipikor, pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Upaya bersama tersebut sudah disepakati melalui kerja sama BKN dengan KPK yang telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018,” pungkasnya.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa
