Gubernur Koster Dorong Peningkatan TKD untuk Infrastruktur Bali

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk mengimbangi beban infrastruktur akibat aktivitas pariwisata internasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Pulau Dewata.

Hal itu disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menyampaikan karakteristik, potensi, dan kebutuhan pembangunan daerah secara langsung kepada DPR RI.

Koster menjelaskan, Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda karena merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Pembangunannya berlandaskan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”, yang sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Menurutnya, kebutuhan infrastruktur Bali tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Peran Bali sebagai destinasi pariwisata internasional serta kontribusinya terhadap perekonomian dan penerimaan devisa nasional juga perlu menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan anggaran.

Sepanjang 2025, Bali tercatat menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Sementara itu, devisa pariwisata Bali pada 2024 disebut mencapai sekitar Rp176 triliun, setara dengan 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.

“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.

Gubernur Koster menggarisbawahi, pertumbuhan sektor pariwisata harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur. Kebutuhan tersebut mencakup jalan, transportasi publik, air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Bali masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, serta kesenjangan pembangunan antarkawasan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Koster berharap alokasi TKD bagi Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional.

“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.

Sejumlah proyek yang diharapkan memperoleh dukungan APBN meliputi pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta penguatan konektivitas antarkawasan. Proyek tersebut antara lain konektivitas Singaraja-Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung-Karangasem dan Karangasem-Buleleng, serta konektivitas Nusa Penida. Koster juga menyebut kebutuhan pembangunan jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan.

Di sektor kepelabuhanan, Pemprov Bali mendorong pengembangan infrastruktur dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa. Penguatan konektivitas tersebut diharapkan dapat menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi antarkawasan.

Dukungan pemerintah pusat juga diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab.

Selain itu, Koster menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Bali.

Selain memperkuat infrastruktur, Koster menekankan perlunya pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi agar pembangunan tidak terkonsentrasi di Bali Selatan dan kawasan Sarbagita, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Menurutnya, pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi bagian penting untuk membuka peluang ekonomi baru sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Koster menambahkan, arah pembangunan Bali tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pemprov Bali ingin mengembangkan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, pelayanan kepada masyarakat, serta kelestarian budaya.

“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Banggar DPR RI Tampung Aspirasi Daerah

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan, kunjungan kerja tersebut bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi dari pemerintah daerah terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian TKD dalam APBN.

Syarief menanggapi anggapan mengenai penurunan alokasi transfer pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, sebagian anggaran kini dialokasikan untuk program strategis nasional yang pelaksanaannya dilakukan pemerintah pusat, tetapi manfaatnya tetap dirasakan oleh daerah.

“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” jelas Syarief.

Ia mencontohkan dukungan pembiayaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang, menurutnya, sebagian besar ditanggung pemerintah pusat secara bertahap. Selain itu, pemerintah pusat memberikan dukungan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).

Banggar DPR RI mengapresiasi paparan Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan daerah. Bali dinilai memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional, terutama melalui sektor pariwisata.

Banggar DPR RI juga mendukung upaya menjaga kualitas dan daya saing pariwisata Bali secara berkelanjutan. Keberlanjutan sektor tersebut, menurut pandangan yang disampaikan dalam pertemuan, berkaitan erat dengan kualitas lingkungan, ketersediaan infrastruktur, pelayanan, dan pelestarian budaya Bali.

Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Bali menyampaikan harapan agar karakteristik dan kontribusi Bali terhadap perekonomian nasional menjadi pertimbangan dalam kebijakan fiskal pusat.

Peningkatan dukungan anggaran diharapkan dapat memperkuat infrastruktur strategis, memperluas pemerataan pembangunan, serta menjaga keberlanjutan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat Bali. (Red/Gate 13/Foto: Ist.)