Presiden Jokowi Sosialisasikan PPh Final UMKM 0,5 Persen di Bali
Denpasar |
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sosialiasi pajak penghasilan (PPh) final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada pelaku UMKM, di Hotel Prime Plaza, Kota Denpasar, Sabtu (23/6).
PPh Final UMKM senilai 0,5 persen ini sebelumnya diluncurkan oleh Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Surabaya pada Jumat (22/6).
Pada sosialisasi yang merupakan rangkaian kegiatan di Bali, Jokowi mengungkapkan keluhan yang sering disampaikan pelaku UMKM kepadanya saat berkunjung ke daerah, kampung, atau desa.
“PP yang lama itu kan terkena PPh final yaitu 1 persen. 1 persen itu gede loh Pak, besar, kita berat Pak,” tutur Jokowi menirukan keluhan salah seorang pelaku UMKM yang dijumpainya.
Diungkapkan oleh Jokowi, dirinya menjawab keluhan pelaku usaha tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang merupakan revisi atas PP Nomor 46 Tahun 2013.
Melalui PP yang baru ini PPh yang semula 1 persen diturunkan menjadi 0,5 persen. “Harapan kita dengan adanya PPh final 0,5 persen ini, setengah persen ini ada sisa peluang dari keuntungan yang bisa dipakai untuk ekspansi usaha,” katanya.
Jokowi berharap, dengan kebijakan tersebut usaha mikro, usaha kecil bisa berkembang untuk naik ke level yang lebih atas.
Dengan PPh Final UMKM 5 persen ini, sambungnya, diharapkan dapat menaikkan basis pajak, meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk membayar pajak karena nilainya sudah diturunkan separuhnya.
“Harapan kita itu, ada kepatuhan, ada kesadaran dari pelaku-pelaku usaha untuk membayar pajak,” ungkapnya, seraya menyinggung tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunga pinjamannya telah diturunkan dari 22 persen menjadi 7 persen karena disubsidi dari APBN.
“Tolong ini dimanfaatkan, tapi untuk yang usaha-usaha mikro dan yang kecil, yang sudah menengah ya jangan ngambil ini, ambil kredit komersial,” pinta Jokowi.
Dengan memanfaatkan KUR ini, diharapkan usaha mikro itu bisa melompat menjadi usaha kecil, usaha kecil bisa melompat menjadi usaha menengah, dan usaha menengah bisa melompat menjadi usaha besar.
“Keinginan kita itu, dan subsidi untuk KUR itu juga bukan subsidi yang kecil, itu gede sekali,” kata Presiden.
Selain mengenai KUR, Presiden Jokowi menyinggung tentang pengurusan izin usaha yang selama ini juga menjadi kendala dalam dunia usaha di Indonesia karena membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
“Sudah enggak musim lagi sekarang ngurus misalnya SIUP sampai berminggu-minggu misalnya, TDP ngurus sampai berminggu-minggu, IMB ngurus sampai berbulan-bulan,” ujarnya, seraya mencontohkan pengalamannya saat menjadi pengusaha dan mengurus perizinan di negara lain, yang hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 1 jam.
“Kita ingin seperti itu, ada kecepatan, sehingga dunia usaha juga bisa bergerak sangat cepat dan fleksibel, jika hal tersebut tidak dilakukan maka Indonesia akan ditinggal oleh negara lain,” katanya mengingatkan.
Jokowi juga mengemukakan, bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan suatu sistem yang akan mempercepat pengurusan perizinan di Indonesia.
“Pemerintah pusat sekarang ini sedang mempersiapkan, saya kira minggu depan akan kita buka yang namanya online single submission, yang semuanya nanti sudah akan cepat,” tegas Kepala Negara.
Meskipun penerapan sistem ini diharapkan dapat memudahkan untuk menelusuri proses perizinan dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, Presiden mengakui diperlukan waktu yang panjang untuk mengubah sebuah kultur kerja birokrasi di Indonesia untuk penerapannya.
“Saya minta masyarakat bersabar sampai ini betul-betul kita selesaikan dan kita bisa membalikkan culture yang telah ada,” pungkasnya.
Saat menggelar sosialisasi, presiden tampak didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa
