DPD RI Soroti Kepastian Tuan Rumah PON 2028, KONI Pusat Paparkan Agenda Strategis
Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite III menggelar rapat kerja bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia di Ruang Rapat Sriwijaya, Lantai 2 Gedung B, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (20/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, dan dihadiri anggota DPD dari berbagai provinsi. Sementara dari KONI Pusat hadir Wakil Ketua Umum (Waketum) I Suwarno, Waketum II Soedarmo, Waketum VI Josef Nae Soi, serta jajaran pengurus lainnya.
Agenda utama rapat adalah inventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pembahasan juga mencakup berbagai isu strategis, mulai dari penguatan kelembagaan KONI, pembinaan prestasi dan organisasi, aspek penganggaran dan pengawasan, hingga kesiapan penyelenggaraan ajang olahraga nasional.
Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan adalah belum terbitnya Surat Keputusan (SK) penetapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XXII 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dengan Jakarta sebagai provinsi penyangga.
Komite III DPD RI pun mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk segera menerbitkan SK tersebut guna memberikan kepastian hukum dan mempercepat persiapan penyelenggaraan.
“Kami akan mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan PON, khususnya mengenai SK yang hingga kini belum diterbitkan,” ujar Filep.
Dalam kesempatan yang sama, KONI Pusat juga memaparkan persiapan agenda jangka panjang, termasuk rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXIII 2032 di Banten dan Lampung.
Waketum I KONI Pusat, Suwarno, menjelaskan bahwa penetapan tuan rumah dilakukan jauh hari sebelumnya sebagai bagian dari perencanaan matang.
“KONI Pusat menyiapkan calon tuan rumah enam tahun sebelumnya. Saat ini kami telah melakukan visitasi ke Banten dan Lampung, dan finalisasinya akan ditentukan dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI Pusat pada Mei mendatang,” jelasnya.
Rapat kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPD RI dan KONI Pusat dalam memastikan tata kelola olahraga nasional berjalan optimal, sekaligus menjamin kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang olahraga berskala nasional di masa mendatang. (Gate 13/Foto: Istimewa/Humas)
