Bawaslu Diminta Tegas Jika Ada Politik Uang di Pilkada Bali
Jakarta |
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali diminta tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran termasuk politik uang dalam Pilkada 2018 mendatang di Bali.
“Bawaslu harus tegas terhadap pelanggaran apalagi nanti bila ada money politic atau politik uang,” ujar Staff Ahli Bidang Politik Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali I Ketut Sukawati Lanang Perbawa bersama Ketua KPU RI Arief Budiman, saat melakukan diskusi dalam rangka pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres bersama di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (7/2).
Dalam diskusi secara gamlang hari itu, Ketua KPU RI Arief Budiman dan Ketut Lanang Perbawa yang juga mantan Ketua KPU Bali berharap pelaksanaan Pilkada 2018 di Bali dapat berjalan damai dan demokratis.
Arief menyebutkan, para calon pemimpin daerah dengan masyarakat saling berinteraksi terkait program-program yang sifatnya prioritas dan urgensi untuk Bali khususnya.
“Para calon diharapkan menyampaikan program prioritas Bali, dan masyarakat diharapkan mengusulkan program urgensi untuk Bali. Jadilah pemenang bermartabat dan kalah terhormat,” kata Arief Budiman.
Pada kesempatan itu, Ketua KPU juga menyoroti soal pemangkasan anggaran. Dirinya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat agar mendukung kerja KPU Bali, terutama berkaitan dengan anggaran.
“Kerja sama dengan Bawaslu, parpol dan masyarakat untuk menjaga pilgub dan pilbup bisa berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa
