Anggota BPK Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR
Jakarta |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (25/9), menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan suap terkait Proyel Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.
Dua tersangka RIZ (Anggota BPK-RI) dan LJP (Komisaris Utama PT MD) diduga menerima suap SGD 100 ribu dari LJP terkait dengan proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar. Tersangka RIZ diduga membantu LJP untuk memenangkan proyek tersebut.
Atas dugaan tersebut, RIZ, sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan,
Tersangka LJP, sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam siaran persnya, Jumat (26/9), KPK memenuhi hak tersangka, dengan mengirimkan surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan tertanggal 20 September 2019 pada para tersangka.
Selain itu, untuk kebutuhan Penyidikan, KPK telah mengirim surat pelarangan ke luar negeri ke Imigrasi atas nama dua tersangka. Penegahan ke luar negeri tersebut dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 20 September 2019.
KPK sangat menyesalkan di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap pengelolaan dan penyediaan air minum, termasuk di beberapa wilayah bencana, namun sejumlah pejabat negara justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya dan menerima suap dari pihak swasta yang mengerjakan proyek SPAM ini.
KPK juga mengidentifikasi sebaran aliran dana yang masif pada sejumlah pejabat di Kementerian yang seharusnya mengurus sebaik-baiknya kepentingan dasar masyarakat ini.
Dalam proses Penyidikan hingga persidangan sebelumnya, sekitar 62 orang pejabat di Kementerian PUPR dan pihak lainnya telah mengakui menerima dan mengembalikan uang dengan total Rp26,74 milyar.
KPK menduga masih terdapat aliran dana lain yang belum diakui oleh para pejabat di beberapa instansi terkait. Diduga sekitar Rp100 milyar dialokasikan pada sejumlah pihak.
Berita: Sigit | Foto: Istimewa/Ilustrasi
