Bali Siagakan 446 Personel Hadapi Ancaman Bencana

Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah Pulau Dewata.

Sebanyak 446 personel gabungan dan 42 unit kendaraan beserta sarana pendukung disiagakan untuk mempercepat penanganan keadaan darurat, khususnya bencana banjir, tanah longsor, banjir rob, dan abrasi.

Kesiapan tersebut ditandai melalui Apel Gabungan Kesiapan Pasukan Antisipasi dan Kesiapsiagaan Pencegahan Bencana yang dipimpin Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta di Lapangan Iptu Soetardjo, Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob), Tohpati, Denpasar, Kamis (5/11/2026).

Apel melibatkan personel gabungan dari Kodam IX/Udayana, Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair), Polres Bandara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta tenaga kesehatan.

Kegiatan tersebut menjadi langkah konsolidasi untuk memastikan kesiapan personel, kendaraan operasional, peralatan penyelamatan, dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Bali.

Dalam amanatnya, Giri Prasta mengingatkan bahwa meningkatnya potensi hujan pada November 2026 harus diantisipasi melalui kesiapsiagaan yang terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpotensi terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Bali sepanjang November.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena sejumlah wilayah memiliki kerawanan terhadap banjir, tanah longsor, banjir rob, dan abrasi, terutama pada kawasan yang memiliki karakteristik geografis serta kondisi lingkungan berisiko.

Perubahan cuaca yang berlangsung cepat juga menuntut kesiapan petugas dan masyarakat untuk merespons informasi peringatan dini secara tepat.

Giri Prasta menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak hanya berkaitan dengan perlindungan keselamatan masyarakat, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan pariwisata Bali.

Sebagai daerah tujuan wisata internasional, Bali membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang mampu memberikan respons cepat sekaligus menjaga rasa aman masyarakat dan wisatawan.

“Kejadian bencana di Bali akan berdampak luas terhadap keselamatan jiwa, perekonomian, serta citra Bali di mata dunia. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi komitmen bersama,” tegas Giri Prasta.

Menurutnya, potensi bencana harus dihadapi melalui perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan peralatan, serta koordinasi antarlembaga yang efektif.

Langkah antisipasi diperlukan agar setiap unsur memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan tanggung jawab ketika menghadapi keadaan darurat.

Perkuat Kesiapan Operasional dan Peringatan Dini

Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, sebanyak 446 personel gabungan telah disiapkan untuk mendukung operasi pencegahan, pencarian dan pertolongan, evakuasi, serta penanganan dampak bencana sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Dukungan operasional juga mencakup 42 unit kendaraan beserta berbagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang mobilisasi petugas dan penanganan keadaan darurat.

Giri Prasta menekankan bahwa kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah personel maupun ketersediaan kendaraan dan peralatan.

Kesiapan fisik, mental, keterampilan, serta kemampuan setiap petugas dalam mengambil tindakan cepat dan tepat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan operasi penanggulangan bencana.

Karena itu, seluruh unsur diminta memastikan kendaraan dan peralatan operasional berada dalam kondisi baik, berfungsi sebagaimana mestinya, serta dapat segera digunakan ketika diperlukan.

Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan dinilai penting agar pelaksanaan operasi tidak terkendala masalah teknis yang dapat memperlambat pertolongan kepada masyarakat.

Selain kesiapan sarana, Giri Prasta meminta koordinasi antara TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, hingga desa adat terus diperkuat.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus didukung mekanisme komunikasi dan komando penanganan yang jelas agar pengerahan personel, kendaraan, peralatan, serta bantuan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif.

Pembagian tugas dan alur pelaporan yang terstruktur juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas sekaligus memastikan setiap kebutuhan penanganan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem, pemantauan informasi BMKG dan penguatan sistem peringatan dini menjadi bagian penting dari langkah pencegahan.

Informasi mengenai potensi hujan lebat, perubahan kondisi cuaca, dan ancaman bencana perlu diteruskan secara cepat kepada pemerintah daerah, petugas lapangan, serta masyarakat yang berada di kawasan rawan.

Giri Prasta juga menekankan pentingnya edukasi kebencanaan agar masyarakat memahami langkah-langkah penyelamatan diri dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.

“Utamakan keselamatan masyarakat dan keselamatan diri. Tingkatkan edukasi kepada masyarakat, berikan informasi yang akurat, serta laporkan setiap perkembangan secara berjenjang,” pesannya.

Ia mengingatkan bahwa keselamatan petugas harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap operasi, terutama ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrem, medan berbahaya, maupun potensi bencana susulan.

Upaya penyelamatan yang dilakukan secara cepat harus tetap memperhatikan prosedur keselamatan agar tidak menimbulkan risiko tambahan bagi personel maupun masyarakat.

Giri Prasta menjelaskan bahwa perlindungan masyarakat dan lingkungan dari ancaman bencana merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Melalui pendekatan tersebut, pembangunan daerah tidak hanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan alam, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan.

Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama karena dampak bencana dapat dikurangi melalui perencanaan yang baik, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan berbagai unsur terkait.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun ketangguhan daerah, mulai dari menjaga lingkungan, mengenali potensi bahaya, hingga mengikuti arahan petugas ketika terjadi keadaan darurat.

Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada Polda Bali, Kodam IX/Udayana, BPBD, Basarnas, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penguatan kesiapsiagaan bencana.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Kehadiran kita di sini merupakan bukti bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tugas bersama,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh personel dan masyarakat mengedepankan semangat menyama braya, yakni nilai kebersamaan dan persaudaraan yang menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Bali.

Semangat tersebut diharapkan dapat memperkuat kepedulian, solidaritas, dan gotong royong dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana, baik pada tahap pencegahan, penanganan darurat, maupun pemulihan.

“Dengan semangat menyama braya, mari satukan tekad untuk siaga sebelum bencana, siap saat bencana, dan bangkit setelah bencana. Jadilah yang terdepan menjaga Bali dengan hati dan aksi nyata, demi Bali yang aman, nyaman, dan lestari,” tutupnya.

Seusai pelaksanaan apel, Giri Prasta bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Pasma Royce dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana melakukan pemeriksaan pasukan, kendaraan operasional, serta sarana dan prasarana pendukung.

Pemeriksaan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan personel dan kelengkapan peralatan yang akan digunakan dalam operasi antisipasi maupun penanganan bencana.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh unsur yang disiagakan memiliki kesiapan operasional untuk merespons keadaan darurat secara cepat dan terkoordinasi.

Pemerintah Provinsi Bali berharap kesiapsiagaan yang telah dibangun dapat terus ditingkatkan melalui latihan, pemantauan kondisi cuaca, penguatan sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor secara berkesinambungan.

Di tengah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, kesiapan petugas dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko serta melindungi keselamatan jiwa.

Melalui sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga penanggulangan bencana, tenaga kesehatan, desa adat, dan masyarakat, Bali diharapkan semakin tangguh menghadapi ancaman bencana sekaligus menjaga keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat maupun aktivitas pariwisata.

(Red/Gate 13/Foto: Ist.)