Indonesia Emas 2045: Dari Proklamasi Menuju Kejayaan

Oleh Prof. Sukewati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum.*

Perjalanan Indonesia dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 merupakan perjalanan panjang yang dibangun melalui perjuangan, pengorbanan, dan harapan lintas generasi. Setelah hampir satu abad merdeka, bangsa ini memiliki kesempatan besar untuk memperkuat posisinya sebagai negara yang maju, berdaulat, sejahtera, dan disegani di tengah pergaulan dunia.

Namun, kejayaan sebuah bangsa tidak cukup diukur dari usia kemerdekaan, luas wilayah, atau kekayaan sumber daya alamnya. Ukuran yang lebih mendasar adalah kualitas manusianya, kesejahteraan rakyatnya, kekuatan ekonominya, keadilan hukumnya, serta kemampuan negara memberikan kesempatan yang layak bagi seluruh warga untuk berkembang.

Dalam kerangka itulah visi Indonesia Emas 2045 memperoleh makna strategis. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Dokumen tersebut mengarahkan pembangunan menuju Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan sasaran antara lain peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pengaruh internasional, serta pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

Visi tersebut menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, pelaksanaan program yang efektif, dan evaluasi yang terbuka terhadap hasil pembangunan. Pergantian kepemimpinan tidak boleh memutus arah kemajuan bangsa. Sebaliknya, setiap pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memperkuat fondasi yang telah dibangun dan memastikan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

Kepemimpinan dan pembangunan manusia

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memasuki tahap penting dalam perjalanan menuju 2045. Latar belakang militer yang membentuk perjalanan hidup Presiden merupakan bagian dari rekam jejaknya, sedangkan keberhasilan kepemimpinannya sebagai kepala negara pada akhirnya perlu dinilai melalui hasil kerja pemerintahan, kualitas kebijakan, serta dampaknya terhadap kehidupan rakyat.

Dalam membangun masa depan, pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, dan perlindungan sosial merupakan bidang yang tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang ingin maju membutuhkan generasi yang sehat, terdidik, memiliki keterampilan, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan persaingan global.

Program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Program-program tersebut memiliki tujuan penting, tetapi keberhasilannya perlu dilihat dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Sebagai gambaran perkembangan program gizi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan bahwa hingga 10 Juni 2026, lebih dari 43 juta dari sekitar 53 juta murid di Indonesia telah menerima manfaat MBG. Kementerian juga menyampaikan adanya temuan penelitian dan umpan balik yang menunjukkan potensi manfaat program terhadap motivasi belajar, kehadiran, dan capaian akademik murid. Informasi tersebut merupakan capaian yang dilaporkan pemerintah dan tetap perlu diikuti evaluasi berkelanjutan mengenai kualitas makanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran.

Pendidikan pun tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung atau peningkatan jumlah penerima program. Anak-anak membutuhkan guru yang berkualitas, fasilitas belajar yang memadai, lingkungan yang aman, akses teknologi, serta pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Di wilayah terpencil dan kawasan yang masih tertinggal, pemerataan layanan dasar harus menjadi perhatian agar kesempatan untuk maju tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan.

Dengan demikian, pembangunan manusia perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak seluruhnya terlihat dalam satu atau dua tahun, tetapi akan menentukan kemampuan Indonesia menghadapi tantangan beberapa dekade mendatang.

Kekayaan Nusantara harus menjadi kesejahteraan rakyat

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang besar, wilayah maritim yang luas, keanekaragaman hayati, serta kekuatan sosial dan budaya yang menjadi modal penting pembangunan. Akan tetapi, kekayaan tersebut tidak otomatis menjamin kesejahteraan apabila pengelolaannya tidak disertai tata kelola yang baik, penguasaan teknologi, peningkatan produktivitas, dan pemerataan manfaat.

Sumber daya alam harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sekaligus membuka kesempatan kerja yang layak. Sektor pertanian, perikanan, kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif perlu dikembangkan dengan memperhatikan potensi daerah serta kemampuan masyarakat setempat.

Pembangunan maritim juga harus menjadi bagian penting dari strategi nasional. Laut bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan penghubung perdagangan, sumber pangan, ruang hidup masyarakat pesisir, dan salah satu penopang ekonomi masa depan. Karena itu, penguatan industri perikanan, perlindungan ekosistem laut, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya yang merugikan kepentingan nasional harus berjalan beriringan.

Di sisi lain, hilirisasi dan pengembangan industri perlu disertai peningkatan kemampuan tenaga kerja nasional. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi pasar global. Bangsa ini perlu memperkuat riset, inovasi, teknologi, dan industri bernilai tambah agar kekayaan alam dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Pemerataan pembangunan juga harus menjadi ukuran keberhasilan. Kemajuan yang hanya terkonsentrasi di sejumlah kota atau wilayah tidak akan cukup untuk mewujudkan Indonesia Emas. Masyarakat di daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, desa, dan kawasan terpencil berhak memperoleh akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, serta peluang ekonomi yang layak.

Kedaulatan, pada akhirnya, bukan hanya kemampuan negara mempertahankan wilayahnya. Kedaulatan juga tercermin dalam kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyat, mengelola kekayaan nasional secara bertanggung jawab, dan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan bangsa.

Menuju 2045, harapan harus disertai kerja nyata

Perjalanan menuju Indonesia Emas tidak akan berlangsung tanpa tantangan. Perubahan ekonomi global, persaingan teknologi, risiko perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kebutuhan lapangan kerja bagi generasi muda menuntut kebijakan yang terukur serta kemampuan negara untuk beradaptasi.

Karena itu, pembangunan harus disertai tata kelola pemerintahan yang berintegritas, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, serta pengawasan penggunaan anggaran publik. Setiap program yang dibiayai uang negara harus memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil yang dapat dievaluasi masyarakat.

Kritik dan masukan publik juga merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta tidak seharusnya dipandang sebagai penghalang kemajuan, melainkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang terbebas dari kritik, tetapi pemerintahan yang mampu mendengar, mengoreksi kekurangan, dan menunjukkan perbaikan melalui tindakan.

Momentum ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober menjadi kesempatan untuk menyampaikan harapan agar kepemimpinan nasional senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan keteguhan dalam menjalankan amanah. Harapan tersebut juga perlu disertai doa dan dukungan masyarakat agar pembangunan berjalan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Pada saat yang sama, tanggung jawab mewujudkan Indonesia Emas tidak dapat dibebankan kepada Presiden dan pemerintah semata. Dunia pendidikan harus menyiapkan generasi unggul; dunia usaha perlu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas; akademisi harus memperkuat ilmu pengetahuan dan inovasi; aparat negara wajib bekerja secara profesional; sedangkan masyarakat perlu berpartisipasi dalam menjaga persatuan, menaati hukum, dan mengawasi jalannya pembangunan secara bertanggung jawab.

Generasi muda, khususnya, tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan. Mereka harus memperoleh ruang untuk berkarya, berinovasi, mengembangkan usaha, menyampaikan gagasan, dan mengambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa. Keberhasilan Indonesia pada 2045 akan sangat ditentukan oleh kualitas kesempatan yang diberikan kepada generasi yang hari ini sedang tumbuh dan belajar.

Dari Proklamasi 1945 menuju Indonesia Emas 2045, cita-cita kemerdekaan tetap menjadi kompas perjalanan bangsa. Kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri negara harus diteruskan melalui kerja nyata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, menjaga persatuan, dan membangun keadilan sosial.

Indonesia memiliki modal besar untuk melangkah maju. Namun, modal itu harus dikelola dengan visi yang jelas, kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta partisipasi seluruh komponen bangsa.

Semoga Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas kenegaraan. Semoga setiap kebijakan yang diambil semakin mendekatkan Indonesia pada cita-cita kemerdekaan, memperluas kesejahteraan, dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Sebab, Indonesia Emas bukan sekadar sebutan untuk satu abad kemerdekaan. Indonesia Emas adalah tujuan bersama yang harus diwujudkan melalui manusia yang berkualitas, ekonomi yang kuat, hukum yang berkeadilan, pemerintahan yang berintegritas, dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat.

Merah Putih tegak. Indonesia berdaulat. Nusantara maju dan sejahtera.

*Penulis adalah Rektor Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar.