PemerintahPeristiwa

Perkuat Reformasi Politik Hukum dan Birokrasi, Kemenkum RI Tingkatkan Kualitas Kebijakan Berbasis Bukti

Jakarta |
Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) merupakan pintu dari setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Presiden.

Mewujudkan usahanya untuk melakukan reformasi hukum sesuai dengan asta cita ke tujuh yakni memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, Kemenkum RI melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, saat membuka kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 menyampaikan, bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan Kemenkum RI harus berdasarkan bukti.

“Saya sangat senang karena tema refleksi akhir tahun ini bisa kita implementasikan. Kalau kita bekerja berdasarkan bukti, berarti data yang disampaikan benar,” ujarnya, di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Selasa (3/12).

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, bahwa salah satu tantangan reformasi hukum saat ini adalah terjadinya hiper-regulasi. BSK Hukum memiliki peran strategis untuk mengatasi masalah ini dengan memastikan kualitas kebijakan hukum mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi kebijakan.

“Sepanjang tahun 2019-2023 terdapat 5.267 peraturan menteri. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyumbang 3,2 persen dari jumlah tersebut,” terangnya.

Menurut Supratman, hal ini bisa mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peraturan. Data ini bisa menjadi dasar agar BSK melakukan evaluasi terhadap tata kelola regulasi peraturan yang ada,” tandas Supratman di JS Luwansa Hotel, Jakarta.

Dirinya pun meminta BSK Hukum harus secara aktif memberikan telaah dan rekomendasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang akan dikeluarkan.

“Saya minta semua kebijakan harus melewati BSK sebelum saya tanda tangani. BSK juga harus memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang diambil agar sesuai dengan harapan presiden,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BSK Hukum Andry Indrady mengatakan saat ini BSK Hukum melakukan evaluasi terhadap empat hal, yaitu penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), penilaian Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), dan penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK).

“Dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan reformasi hukum, BSK telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap 527 kementerian lembaga,” jelas Andry.

Ditambahkannya, berdasarkan hasil survey IRH pada tahun 2023-2024, terdapat peningkatan partisipan sebesar 22,42 persen dengan peningkatan kualitas IRH sebesar 41,34 persen. Sedangkan untuk penilaian IKK terjadi peningkatan nilai menjadi 81,04 pada tahun 2023.

“Kedepannya, BSK akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk dapat meningkatkan partisipasi penilaian sehingga mendapatkan data yang paling baik,” tutup Kepala BSK Hukum Andry Indrady.

Kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK. Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan capaian kinerja kantor wilayah (kanwil) terbaik di lingkungan Kemenkum RI.

Berita: Gate 13 | Foto: Ist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.