Diskusi Barinas Soal Pilkada Depok 2020: Dukungan dari Koalisi Gemuk Tidak Jamin Kemenangan
Depok |
Dukungan dari koalisi gemuk tidak menjamin kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Contoh koalisi gemuk bisa kalah diantaranya saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 antara Joko Widodo-Jusuf Kala dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Walaupun dukungan kursi diparlemen lebih rendah dibanding rivalnya namun Jokowi-JK tampil sebagai pemenang.
Hal itu diulas dalam diskusi soal Pilkada Kota Depok yang digelar oleh Barisan Independen Nasional (Barinas) Kota Depok, di kantor sekretariatnya di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (17/9).
“Pasangan Jokowi-JK menang walaupun dukungan kursi diparlemen lebih rendah dibanding rivalnya,” ujar salah seorang pendiri Barinas, Maryono.
Menurutnya, koalisi gemuk memerlukan daya gerak dan akselerasi yang efektif dan efisien. Ditambah, bagi calon yang dibranding ketokohannya dengan baik oleh tim sukses (timses) serta menjanjikan.
“Bila didukung koalisi gemuk yang efektif dan efisien, maka kemungkinan besar calon yang didukung tersebut bisa menang,” katanya.
Merujuk Pilkada Depok 2015, Maryono berpendapat bahwa melihat di lapangan belum tampak hubungan linier antara dukungan anggota DPRD dengan pemilihnya, khususnya calon Pradi-Afifah yang didukung koalisi gemuk 6 Partai di DPRD terdiri 33 Kursi dan 6 elemen atau organisasi masyarakat (ormas) pendukung .
“Banyak program pendukung sangat bagus, tetapi belum tampak dalam pelaksanaan padahal waktu efektif kampanye hanya 2 bulan, tuturnya.
Dukungan tersebut, sambungnya, praktis syarat admistratif di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), namun belum ada jaminan kemenangan.
“Karena koalisi gemuk tidak akan efektif, sejauh jumlah itu tidak bergerak atau digerakkan dengan efektif dan efisien,” imbuh salah satu pendiri Barinas tersebut.
Ketua Aliansi Pendukung Non Parlemen Pradi-Afifah Anwar Nurdin menambahkan, sangat wajar jika menggerakan mesin organisasi diperlukan tenaga, pikiran dan dana. Konsolidasi kepada pengurus di tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) ataupun Ranting harus dilakukan untuk kordinasi mendukung paslon yang dipilih.
“Bisa timbul kesalahpahaman dan fitnah diantara pengurus dan anggota, saat kita mendukung dikira dapat kucuran dana operasional dari calon, atau dari DPP Partai padahal tidak atau belum ada dana operasional itu,” terang Anwar.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro Kota Depok Sutikno menyampaikan, anggota dewan yang mendukung calon juga memerlukan dana operasional untuk menggerakan konstituennya.
“Hal Ini sebuah konsekuensi logis marketing dan cost politik,” ucap mantan anggota DPRD Kota Depok periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Senada dengan Anwar Nurdin dan Sutikno, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barinas Kota Depok Ning Woro Supeni mengakui pengalaman selama mengikuti Pilkada dan Pemilihan Legislatif (Pileg), pikiran pragmatis itu tidak dapat dihindarkan dalam kontestasi politik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya apapun akan dilakukan untuk mengejar elektabilitas. Karenanya kekuatan finansial yang dimiliki partai politik (parpol) dan calonnya merupakan salah satu faktor penentu.
“Apabila ada mahar politik ke partai, calon perlu juga memikirkan untuk operasional mesin partai di lapangan dan para relawan pendukungnya,” ucapnya.
Namun tidak dipungkiri oleh Ning Woro, walaupun ada juga relawan yang mampu membiayai diri sendiri untuk membantu calon yang didukung, karena adanya faktor idealisme terhadap calon yang didukung.
“Pilkada Depok sebuah tantangan yang menarik, koalisi gemuk akan kehilangan muka bila kalah dan kekalahan bisa meruntuhkan reputasi kedua belah pihak,bahkan ditingkat nasional,” pungkasnya.
Berita: Mh | Foto: Istimewa
