Gubernur Kaltara Sebut Mensos Juliari Batubara Teman Diskusi yang Asyik, Cerdas dan Humble
Jakarta |
Sosok Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara merupakan mitra diskusi yang mengasyikan. Disamping pribadi yang cerdas, pria yang akrab disapa Ari itu orang yang humble atau rendah hati.
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie, dalam postingan akun media sosial (medsos) Facebook miliknya, Selasa (7/7).
“Orangnya cerdas dan humble (rendah hati),” ungkap Gubernur Irianto, yang mengaku mengenal Ari Batubara cukup lama dan sangat mengagumi sosok sahabatnya itu.
Menurut Irianto, persahabatan sudah terjalin sejak tahun 2015 silam, sejak Ari menjabat Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi (DPP PDI) Perjuangan.
Kesan positif itu dirasa Gubernur kaltara Irianto kembali muncul saat bertandang ke ruang kerja Mensos di Jakarta, Senin (6/07). Keduanya bertemu dalam agenda dinas Kementerian Sosial (Kemensos).
Dalam kesempatan itu keduanya sempat berdiskusi tentang program penyaluran bantuan sosial (bansos) Kemensos dalam penanggulangan pandemi Covid-19, khususnya di wilayah Provinsi Kaltara.
Dalam pertemuan itu Irianto menyampaikan bahwa penyaluran bansos relatif lancar di Kaltara. Permasalahan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bansos dapat diatasi dengan baik. Sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi penerima bansos dapat dihindari atau dikurangi sekecil mungkin.
“Alhamdulillah, penyaluran bantuan sosial di Kaltara, baik dari Kemensos dan Kemendes maupun dari Pemprov dan Pemkab, relatif tidak terdapat permasalahan krusial yang prinsip,” kata Irianto, yang pernah menjabat sebagai Sekda Provinsi Kaltara.
Dijelaskannya, upaya Pemprov Kaltara dalam menyalurkan bansos dengan menugaskan Tim Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kaltara ke seluruh lokasi penerima bansos dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi yang makin solid dan efektif, baik untuk monitoring maupun penyerahan bansos itu sendiri kepada yang berhak menerimanya.
Irianto memastikan, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur Undang-Undang (UU).
“Koordinasi dan komunikasi dengan pengawas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan, dapat dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing,” katanya.
Bangun Fasilitas di Perbatasan
Dalam diskusi tersebut, Mensos Ari Batubara menjanjikan akan membangun fasilitas infrastruktur Pusat Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Sosial di wilayah perbatasan, yaitu di Kabupaten Nunukan.
“Beliau (Mensos) meminta dukungan Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan dapat menyediakan lahan paling tidak seluas satu hektare. Jika lahannya sudah tersedia, maka pembangunan fasilitas infrastruktur tersebut dapat dianggarkan pada APBN 2021,” tuturnya.
Sebagai Gubernur Kaltara, tegas Irianto, dirinya akan berusaha maksimal mendukung program ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan Pemkab Nunukan.
“Karena sangat besar manfaatnya bagi upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kaltara, khususnya masyarakat kita yang berada di kawasan perbatasan. Terima kasih, Pak Ari, ” ucapnya.
Provinsi Kaltara menerima kuota 12.888 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I dengan nilai sebesar Rp 11.428.300.000.
Selain dari Kemensos, Pemprov Kaltara juga menggulirkan bantuan serupa dengan indeks Rp 200 ribu per rumah tangga. Bulan Juli ini direncanakan penyaluran tahap ke 4.
“Saya juga berterimakasih kepada Pak Menteri atas kuota bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 27 ribu KPM dari 9 juta KPM program ini di seluruh Tanah Air,” tulis Irianto Lambrie dalam akun Facebooknya.
Berita: Mh | Foto: Istimewa
