Targetkan Terbit 7 Juta Sertifikat, Presiden Dorong BPN Segera Redistribusi Tanah

Jakarta |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) selama tahun 2017 memenuhi target pembuatan 5 juta sertifikat tanah.

Kinerja Kementerian ATR/BPN tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena target yang berikan pada tahun 2017 lalu bisa tercapai.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kota,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada Rabu (10/1).

Menurut Jokowi, jika bekerja tanpa target yang jelas, persoalan masalah sertifikat ini bertahun-tahun tidak akan selesai. Maka itu dirinya meningkatkan target penerbitan sertifikat menjadi 7 juta untuk tahun 2018.

Dijelaskan Presiden Jokowi, dirinya memberikan target kepada Kementerian ATR/BPN agar di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat.

Disamping itu, Kementerian ATR/BPN juga harus memiliki visi dan semangat yang sama, bahwa rakyat itu harus dapat lahan.

“Saya minta program reforma agraria dan redistribusi tanah ini menjadi catatan dan perhatian kita,” tuturnya, seraya mengatakan agar di tahun 2018 ini juga menyiapkan redistribusi tanah yang menyasar pada tanah Hak Guna Usaha (HGU).

Jokowi menggarisbawahi, bahwa tanah yang disasar adalah tanah yang masa berlaku HGU-nya sudah habis dan tidak diajukan perpanjangan. Sehingga ditetapkan sebagai tanah terlantar dan bisa dijadikan sebagai tanah cadangan negara.

“Tanah cadangan negara dapat diredistribusi pada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang masih kesulitan memiliki lahan,” sebutnya.

Jokowi menegaskan, bahwa redistribusi aset bukanlah program bagi-bagi tanah. Program ini, sambungnya, dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat lapisan bawah. Sehingga bisa untuk mengatasi kemiskinan dan menekan kesenjangan ekonomi.

“Redistribusi tanah ini harus terintegrasi dengan program penguatan ekonomi, sehingga tanah menjadi produktif,” tegasnya.

Redistribusi tanah, lanjut Jokowi, dapat disambungkan dengan program pinjaman KUR, program Kementerian Pertanian, program Kementerian UMKM, disambungkan dengan BUMN.

“Kalau ini dilakukan, saya yakin akan menurunkan gini ratio kita,” pungkas Presiden Jokowi.

Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2018 ini dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, serta sekitar 900 orang jajarannya.

Berita: Mh | Foto: Istimewa/Setkab