Sektor Pariwisata dan E-Commerce Paling Strategis untuk Jaring Investasi
Jakarta |
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menekankan kualitas dalam menjaring investasi sepanjang tahun 2018.
Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada rapat terbatas, Jumat (5/1), mengenai kurang cepatnya pertumbuhan investasi.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, ada dua sektor yang paling strategis. Yang pertama pariwisata, karena hasilnya cepat.
“Dampak berupa lapangan kerjanya cepat, penghasilan devisanya jalan, dan sektor jasa juga meningkat karena semua layanan pariwisata dilakukan oleh manusia, jadi menghasilkan lapangan kerja,” kata Thomas Lembong kepada wartawan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/).
Sedangkan yang kedua adalah e-commerce. “Berdasarkan perhitungan BKPM, tahun 2017 total investasi ke commerce itu lebih dari 5 miliar dollar AS,” ujarnya lagi.
Itu artinya, sambungnya, separuh dari jumlah investasi di sektor migas di tahun 2016. “Jadi nilainya besar sekali, pertumbuhannya tinggi sekali. Perhitungan saya kira-kira 50-80 persen year on year. Jadi ini sesuatu yang harus kita dukung,” sebutnya.
Menurut Thom, Target e-commerce tahun ini cukup beragam. Ia menyebutkan, banyak sekali yang masuk dari Cina, seperti Alibaba, dan ada juga Tencent yang kabarnya mau masuk ke gojek. Selain itu, cukup banyak dari ventura-ventura Silicon Valley Amerika.
“BKPM juga sedang mengupayakan supaya lebih banyak lagi masuk dari Eropa dan Jepang,” tambah Kepala BKPM.
Sementara itu, menanggapi kurang cepatnya pertumbuhan investasi menurut Thom tantangannya adalah implementasi dan eksekusi.
Dicontohkan oleh Thom, misalnya indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) yang tahun ini ditargetkan Indonesia masuk Top 40.
Ease of Doing Business dari Bank Dunia, sebut Thom, terdiri dari 10 komponen. Mulai dari susah gampangnya sambungan listrik, cepat lambatnya dapat izin bangunan, cepat lambatnya menyelesaikan sengketa di pengadilan.
Karena itu, menurutnya sistem di pengadilan harus diperbaiki, sistem di PLN harus diperbaiki, dan sistem dinas yang memberikan izin bangunan harus diperbaiki.
“Sistem-sistem harus dibuat online, dokumen-dokumen harus dibuat digital. Tidak ada jalan lain. Ini semua adalah implementasi dan eksekusi,” ungkapnya.
Kepala BKPM itu mengutip Presiden dan Wapres, dibutuhkan sebuah perubahan paradigma, perubahan mindset, perubahan mental. “Perubahan mental dari mental penguasa menjadi mental pelayan,” katanya.
Disebutkan Thom, yang dihadapi adalah masalah birokrasi. Presiden dan Wapres juga mengimbau supaya jajaran menteri mulai mensosialisasikan perubahan sikap, perubahan orientasi, dari penguasa menjadi pelayan.
Berita: Mh | Foto: Istimewa
