Politik Uang Bukanlah Berkah, Melainkan Aib
Oleh: Didi Kusnadi*
PADA ajang kontestasi Pemilu kali ini, politik uang diprediksi masih tetap marak.
Idealnya, pemilu merupakan mekanisme pemilihan oleh publik untuk memilih pejabat publik dengan melihat aspek visi dan misi program untuk menjawab persoalan-persoalan publik.
Namun sangat disayangkan, akibat politik uang relasi keterpilihan bukan lagi didasari atas kualitas akan tetapi bergeser ke arah nilai transaksional dalam memilih.
Politik uang bukanlah berkah namun merupakan sebuah aib. Maka jangan hanya karena uang Rp 25 ribu atau Rp 100 ribu, hak kita menjadi terbelenggu untuk memilih anggota legislatif yang kompeten hingga presiden pilihan yang ideal.
Kita harus mewaspadai bahkan jika perlu menghidari memilih kandidat-kandidat calon pemimpin yang memegang teguh prinsip “menanam cepat, memanen cepat”.
Penyebab maraknya politik uang juga tak lepas dari tingkat kesadaran berpolitik yang rendah, baik dari masyarakat maupun dari segelintir calon pemimpin ataupun calon anggota dewan yang bakal menduduki jabatannya.
Kurangnya sikap kritis, banyaknya masyarakat yang masih miskin, serta rendahnya pemahaman tentang politik membuat masyarakat tadi menjadi ‘sasaran empuk’ para pelaku politik uang untuk memenangkan politik kotornya.
Masih adanya pemimpin-pemimpin yang berhasil meraih kekuasaan dengan cara-cara haram menyuap masyarakat selaku pemilih, menyebabkan budaya politik uang dari tahun ke tahun tidak pernah lenyap dari bumi nusantara yang kita cintai ini.
Hal inilah yang disinyalir menyebabkan budaya politik uang akan terus menjadi kanker dalam kesinambungan politik dalam negeri dari tingkat bawah hingga atas. Akibatnya, lagi-lagi masyarakatlah yang selalu menjadi korban.
Kebiasaan buruk ini juga yang mengakibatkan adanya potensi sampai mudahnya terjadi perilaku korupsi. Sehingga kinerja segelintir pejabat-pejabat tadi dinilai masyarakat memperihatinkan, karena memang tidak memiliki kualitas yang layak sebagai pemimpin sesuai dengan harapan.
Kualitas Dikalahkan oleh Politik Uang
Namun di satu sisi kita juga harus menyakini masih banyak putra-putri terbaik bangsa di setiap daerah yang mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Namun juga sayangnya ketika dibenturkan oleh proses pemilu, mereka harus tergerus oleh kejamnya budaya politik uang yang dilakukan oleh segelintir oknum.
Maka dari itu, jangan salahkan para pemimpin ataupun penentu kebijakan jika di daerah yang kita tempati masih jauh dari sejahtera, maju dan berkembang. Karena sejak awal kita memilih mereka bukan karena kualitas, namun karena faktor nominal yang kita terima di depan.
Apa yang kita tuai itulah yang kita dapat. Mari menjadi pemilih yang kritis, cerdas dan berpikir, jangan biarkan kualitas kalah dengan uang. Ingatlah majunya suatu negara dan kemajuan kota ataupun daerah adalah karena bagaimana masyarakatnya.
Masyarakat harus diadaptasikan berpikir bahwa apa yang disekitar kita adalah titipan untuk generasi penerus, maka kita bertanggung jawab untuk menjaga dan menitipkan kepada calon pemimpin yang amanah dan memiliki kualitas dengan program-programnya yang membangun.
Seperti kata orang tua bijak, mementingkan masyarakat banyak lebih bijak dan mulia, daripada kepentingan uang yang hanya memuaskan sesaat.
*Penulis adalah Caleg DPRD Kota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil IV Sukmajaya
